13 July 2020, 09:55 WIB

Rp3,5 Triliun untuk Pendidikan Vokasi, Kemana Saja?


Syarief Oebaidillah | Humaniora

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,5 triliun untuk program Pengembangan Pendidikan Vokasi. Untuk apa sajakah anggaran tersebut?

Dalam rilisnya, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Wikan Sakarinto menjelaskan, anggaran tersebut digunakan untuk mewujudkan link and match antara pendidikan vokasi dan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) dengan beberapa kebijakan program yang dilakukan.

Program-program tersebut antara lain, untuk Bursa Kerja Khusus (BKK), program Center of Excellence Sekolah Menengah Kejuruan, dan Gerakan Pernikahan Masal Kampus Vokasi.

"Dengan program-program ini, benar-benar harus berwujud link and match yang erat dan berkelanjutan, antara ribuan kampus vokasi, SMK, lembaga kursus pelatihan dengan dunia usaha dan dunia industri,” jelasnya.

Link and match pendidikan vokasi dan DUDI dilandaskan pada sejumlah hal. Pertama, yaitu kurikulum disusun bersama kedua belah pihak. Kedua, dosen/guru tamu minimal mengajar 50 hingga 100 jam per semester berasal dari expert dan praktisi profesional berkompeten dari industri dan dunia kerja.

Selanjutnya, syarat ketiga, magang dirancang sejak awal. Keempat, komitmen serapan lulusan. Kelima, dosen vokasi dan guru-guru SMK juga mendapatkan pelatihan atau update teknologi dari pihak industri.

Wikan mengambil contoh, pada paket program pembelian peralatan, sarana dan prasarana atau infrastruktur, harus dilakukan sesuai masukan pihak industri. Setelah menyepakati konten kurikulum, penjadwalan dosen tamu dari industri, dan pelaksanaan magang siswa/mahasiswa di industri.

“Jadi, bantuan dana untuk peralatan fisik, akan disalurkan setelah dipastikan SDM guru dan dosen serta pimpinan unit sekolah/kampus dipastikan memiliki kompetensi dan leadership serta networking yang dibuktikan dengan berhasil mengajak beberapa industri untuk ‘menikah,’ jelas Wikan seraya menjelaskan persyaratan mengajukan proposal untuk paket-paket tersebut.

Selain lima paket tersebut, tambah Wikan, sertifikat kompetensi bagi lulusan merupakan aspek yang sangat krusial untuk diwujudkan juga dalam skema 'pernikahan' pendidikan vokasi dan DUDI.

Target 80%

Pada level atas menurut Wikan akan melaksanakan beberapa Nota Kesepahaman (MoU/Memorandum of Understanding) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), diantaranya MoU dengan Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI), serta Perjanjian Kerja Sama dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI).

“Kami menargetkan dengan anggaran tersebut setiap tahunnya, atau bisa naik, maka diharapkan sekitar 80% pendidikan vokasi sudah bekerja sama dengan dunia industri dengan paket kerja sama minimal, pada lima tahun ke depan,” terang Wikan.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung Iwan Pranoto menambahkan, selain kerja sama dengan industri, juga harus dilakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga sertifikasi profesi. “Sertifikasi memang harus menjadi bagian dari pendidikan. yang mengeluarkan seharusnya organisasi profesi,” kata Iwan. (H-2)

BERITA TERKAIT