13 July 2020, 09:25 WIB

MUI-BNPB Edukasi Mitigasi Bencana Lewat Jalur Dakwah


Syarief Oebaidillah | Humaniora

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyepakati rencana kerja edukasi dan sosialisasi bencana alam dan nonalam.

Hal ini didasari pada mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Sedangkan peran ulama begitu penting dan masih sangat berpengaruh di tengah masyarakat.

"MUI akan fokus pada mitigasi bencana melalui edukasi dan sosialiasi ke umat Islam," kata Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam rilisnya, Senin (13/7) pagi.

Zainut mengatakan, MUI menyadari Indonesia begitu berpotensi bencana alam seperti gempa, atau non alam seperti kabut asap, banjir, dan bencana penyakit dan bencana sosial seperti narkoba .

Hasil rapat kerja Tim Penanggulangan Bencana MUI-BNPB yang digelar, Sabtu (11/7), menyepakati selanjutnya tim akan menenetapkan sarana dan sumberdaya manusia apa saja yang dibutuhkan dalam menangani bencana. Tim juga akan merancang proses atau langkah yang diperlukan dalam menangani bencana, termasuk strategi khusus dengan kompetensi khusus terhadap kondisi darurat.

“Kita juga menentukan jalinan komunikasi internal dan eksternal dalam menghadapi bencana, agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara efektif, dan dampak buruknya dapat dimitigasi sesegera mungkin,” kata Zainut.

Sementara itu, Sekjen MUI Buya Anwar Abbas, mengutarakan arah kebijakan MUI dalam mitigasi bencana berpusat pada mempertahankan 5 aspek tujuan syariat (maqashid syariah) yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab. Dua aspek yang pertama yaitu jiwa dan agama adalah domain yang melandasi fatwa-fatwa Covid-19 yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

“MUI tidak hanya untuk menjaga diri, tetapi jangan sampai agama kita terkorbankan, jangan sampai perintah Tuhan tak terlaksanakan, " kata Anwar Abbas.

Halal dan thayib
Anwar menambahkan, ia juga sepakat dengan kampanye BNPB 4 sehat 5 sempurna sebagai ikhitar menjaga imunitas tubuh. Hanya saja, dalam perspektif agama perlu ditambah dengan prinsip halal dan thayib.

Sekretaris Utama BNPB, Harmensyah, mengatakan kebijakan BPNB terhadap bencana terdiri dari tiga tahapan yaitu pra bencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pascabenaca. BNPB menyadari betul peran besar MUI dalam upaya mitigasi bencana ke masyarakat. Ini pula yang melandasi nota kesepahaman MUI-BNPB yang ditandatangi pada 8 Juni lalu.

“Ini tentunya bukan hanya untuk di Jakarta, tapi juga untuk provinsi, kab/kota se Indonesia,” ujarnya

Selanjutnya, tindak lanjut dari kesepakatan MUI-BNPB  ini akan dititikberatkan pada edukasi dan sosialisasi melalui ceramah di berbagai forum keagamaan seperti di mushala, masjid, dan majelis taklim serta di berbagai platform media.

Rapat kerja dihadiri sejumlah pimpinan MUI antara lain KH Shodikun Ketua Bidang Seni Budaya, KH Zaitun Rasmin yang juga Ketua Satgas Covid-19 MUI, Najamuddin Ramly Wakil Sekjen dan juga Ketua Panitia, KH Rofiqul Umam Ahmad Wasekjen dan Ustadz Yusuf Martak Wakil Bendahara MUI.(H-2)

BERITA TERKAIT