11 July 2020, 11:34 WIB

Peran dan Kewenangan Lemah, BPIP Butuh UU


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PENGUATAN Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai lembaga yang konsen menanamkan nilai-nilai Pancasila perlu diperkuat melalui Undang-undang (UU) supaya lebih kuat secara regulasi dan kewenangan. Itu guna penataan dan operasional penanaman ideologi Pancasila bisa berjalan lebih baik.

"Kembali menjadikan ideologi Pancasila menjadi ideologi dasar negara juga dalam perilaku kehidupan masyarakatnya adalah yang utama," kata Rektor Universitas Widyatama, Prof Obsatar Sinaga dalam keterangan resmi, Sabtu (11/7).

Ia mengatakan, kondisi Indonesia pascareformasi cukup memprihatinkan. Banyak dari generasi muda yang tak mengetahui makna Pancasila.

Baca juga: Perkuat Nasionalisme, PIP Penting Diatur dengan UU

Untuk itu, kedudukan BPIP yang diatur melalui Perpres No 7 Tahun 2018 harus diperkuat sehingga semua warga negara Indonesia memahami ideologinya sebagai kristalisasi kebudayaan bangsa.

“Kalau suatu lembaga didirikan dengan Peraturan Presiden bisa dibayangkan kekuatan dari lembaga itu. Terlebih kalau ditambah dengan undang-undang, maka lembaganya akan makin kuat, semakin baik. Itu maksud awal dari payung hukum itu," paparnya.

Obsatar mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara yang keberadaanya sangat diperlukan. Terlebih Indonesia memiliki masyarakat beragam. Karenanya, pembentukan Undang Undang harus ditujukan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat, bukan untuk mengubah isi sila dalam Pancasila.

“Kita fokus saja, kita ini bangsa yang sangat beraneka ragam membutuhkan Pancasila sebagai ideologi bangsa," pungkasnya. (OL-1)

BERITA TERKAIT