10 July 2020, 09:35 WIB

7.024 Kampung Tangguh Nusantara Dibidik Jadi Kampung Iklim


Ferdian Ananda Majni | Humaniora

PANGLIMA TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis meluncurkan program Kampung Tangguh Nusantara di Ketapang Urban Aquaculture, Desa Ketapang, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (9/7).

Kampung Tangguh Nusantara bermula dari inisiatif Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur yang mengembangkan Kampung Tangguh Semeru. Fokus utama Kampung Tangguh Nusantara adalah tangguh pada bidang kesehatan jasmani dan rohani, sosial ekonomi, keamanan, serta informasi dan kreativitas.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya yang ikut menghadiri acara itu tertarik untuk mengolaborasikan program Kampung Tangguh Nusantara milik TNI/Polri dengan Program Kampung Iklim (Proklim) milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

"Tadi saya sudah bicara dengan Kapolri dan beliau setuju untuk langkah kolaborasi. Kita akan identifikasi 7.024 Kampung Tangguh Nusantara se-Indonesia dan melihat apakah sudah ada yang terkait dengan Proklim binaan KLHK yang sebanyak 2.775 unit di Indonesia," ucap Menteri Siti dalam rilisnya, Jumat (10/7).

Ketapang Urban Aquaculture sendiri merupakan obyek wisata pesisir yang dibangun Pemerintah Kabupaten Tangerang di Desa Ketapang. Tempat tersebut telah menjadi desa wisata dan pusat pendidikan mangrove dalam mengembangkan potensi desa.

Di lokasi ini juga terdapat 3.000 meter persegi tanaman mangrove yang telah berusia 3 tahun. Terdapat juga mangrove yang baru berusia 3-4 bulan. Pola ini, kata Siti, sangat cocok mengadopsi konsep Program Kampung Iklim.

Menurut Siti, kondisi sekeliling lahan tambak udang dan deretan mangrove di desa itu potensial untuk menjadi salah satu desa iklim dan juga dilibatkan dalam program perhutanan sosial.

Menteri Siti langsung menghubungi Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK, dan memerintahkan untuk mempelajari 7.024 Kampung Tangguh Nusantara pada aspek adaptasi iklim.

Selain itu, Menteri Siti juga menugaskan Dirjen PPI untuk berkoordinasi dengan Asisten Operasi (Asops) Kapolri guna mengindentifikasi kampung tangguh di tanah air.

Apabila nanti kolaborasi Kampung Tangguh Nusantara dan Proklim dilaksanakan, imbuhnya, itu akan menjadi agenda yang cukup ideal untuk pengendalian perubahan iklim dengan pola keterlibatan masyarakat di tingkat tapak.

"Terima kasih bahwa jajaran TNI-Polri telah mendorong agenda besar ini,” lanjutnya.

Menteri Siti menyatakan bahwa pola Kampung Tangguh Nusantara maupun Proklim, perlu dilakukan replikasi di berbagai daerah di Indonesia. Apalagi, saat ini telah ada lebih dari 70 ribu desa di Indonesia dan akan berkali lipat jumlahnya.

"Bisa 4 atau 5 kali lipat jumlah kampung per desa dan akan sangat meluas di Indonesia. Makanya agenda seperti ini harus mendapatkan dukungan yang serius. Hari ini saya hadir bersama Menteri Desa PDTT, kami akan dukung bersama dan kita bangun kolaborasinya,” pungkas Menteri Siti.

Dalam acara itu yang juga dihadiri oleh Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Abdul Halim Iskandar itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dalam arahannya menekankan bahwa, Kampung Tangguh Nusantara sejalan dengan arahan Bapak Presiden untuk meringankan dampak pandemi Covid-19.

"Pemanfaatan lahan dengan penanaman bahan pangan cepat panen, dilaksanakan di seluruh jajaran wilayah Kodam dan Polda, termasuk yang secara individu oleh prajurit TNI dan Polri. Hal tersebut tidak hanya membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat, tetapi juga memberi penghasilan tambahan," ujar Panglima TNI Marsekal Hadi. (Fer/H-2)

BERITA TERKAIT