10 July 2020, 04:35 WIB

Belanja Militer Jumbo Vs Reformasi Militer, Mana Dulu?


Ade Muhammad Pakar Sistem Pertahanan | Opini

BELANJA militer besar besaran oleh Kemenhan yang diungkap Badan Pusat Statistik ialah terkait dengan data lonjakan impor senjata dan amunisi padaMaret 2020 hingga lebih dari 70 kali lipat ketimbang impor senjata bulan sebelumnya.

Kemudian muncul juga dipublik rilis dari Defense Counterintelligence and Security Agency yang mengumumkan permintaan RI untuk 8 unit MV-22 Osprey yang sangat mahal harganya (perkiraan US$2 miliar). Ini menyusul paket pembelian alutsista lainnya.

Sementara itu, terselip pertanyaan penting. Apakah kita sudah siap mendatangkan alutsista mutakhir? Jika siap, sampai di mana kesiapan kita?

Tidak kurang, pengamat militer Senior Connie Rahakundini Bakrie mempermasalahkan tentang fundamental sistem TNI yang tercerai berai, tidak terintegrasi. Beliau merujuk pada problem eksternal, yaitu potensi embargo internasional dan krisis ekonomi Indonesia.

Kemudian problem internal, yaitu keterbatasan sistem terintegrasi. Karena itu, beliau meminta negara dalam hal ini Kemenhan RI menyelesaikan hal fundamental itu dahulu sebelum melakukan pembelanjaan militer besar-besaran.

Teori origin

Teori yang dirujuk Connie berasal dari sebuah tesis pada 2010 dari ITB yang berjudul Redesigning the Structure of Republic Indonesian Defence System: An Analysis of System Thinking oleh Ade Muhammad.

Dimulai dari pembahasan fenomena 'mengerutnya kemampuan pertahanan' berbasis data audit pertahanan Kemenhan dan TNI yang menunjukkan angka 35% (tapi tampaknya itu terakhir data dilepas ke publik). Karena itu, dicarilah penyebab sistemisnya. Ternyata dengan menggunakan system's thinking, diungkap kelemahan sistemis sistem pertahanan di Indonesia.

Ada dua hal besar, pertama, adanya problem internal sekaligus eksternal. Pada intinya dari kegiatan pertahanan, muncullah reaksi yang tak terlihat dan memiliki dua kelemahan yang utama. Kelemahan internal ialah belum bisa ditangani hingga kini oleh Kemenhan ataupun TNI sendiri, yaitu keterbatasan sistem yang terintegrasi.

Kelemahan eksternal atau lingkungan, terbagi lagi menjadi dua hal. Pertama, dari ekonomi makro yang memberikan sumber daya yang dibutuhkan, kemudian risiko embargo militer yang juga belum pernah diselesaikan secara sistemis.

Masalah lingkungan berikutnya ialah munculnya kendali subjektif sipil, yaitu fenomena pengaruh otoritas sipil yang justru memperparah masalah di ranah pertahanan.

Masalah strategis kedua ialah dalam manajemen operasistrategis, tidak bisanya Kemenhan mengendalikan TNI. Dalam telaah system's thinking terungkap bahwa saat kebijakan atau strategi diberikan ke ranah operasi atau TNI, tidak ada feedback loop kembali pada Kemenhan RI. Masalahmasalah operasional (baik taktis maupun strategis) yang mengganggu menjadi tanggung jawab sepenuhnya TNI.

Karena itu, tidak dimungkinkannya strategic intervention pada TNI oleh Kemenhan RI. Kedua masalah strategis ini yang melahirkan organisasi seperti sekarang sebagai konsekuensi logis dari sebuah struktur fungsi tertentu.

Inilah yang membutuhkan sebuah penyelesaian secara struktural dan holistik melalui sebuah grand design baru dan itu hanya dimungkinkan oleh keputusan seorang kepala negara. Mengapa kepala negara? Karena menurut Hendarmin (2007), itu satu-satunya yang memiliki kewenangan pada ranah militer.

Mendesain ulang sistem pertahanan RI

Langkah untuk mendesain ulang sistem pertahanan RI dimulai dari sebuah visi pertahanan. Visi pertahanan berbasis maritim (sekarang) ialah sebuah visi yang berada di bawah visi besar Presiden Jokowi, yaitu visi poros maritim dunia.

Visi Pertahanan Maritim terdiri atas tiga hal fundamental, yaitu pertahanan sekecil mungkin, tapi efisien dan efektif, pertahanan berbasis superioritas maritim, dan pertahanan yang terintegrasi.

Semua kemudian diterjemahkan dalam tujuan strategis nasional, dipertajam dalam kebijakan luar negeri dan baru dimatangkan pada kebijakan keamanan nasional. Setelah itu, baru dilakukan pembangunan yang terintegrasi dalam empat hal sekaligus.

Pertama, program reformasi politik untuk menyelesaikan fenomena kendali subjektif sipil menjadi kendali objektif sipil.

Kedua program diplomasi yang memperkuat agenda internaional dan dari situ bisa mendapatkan akses kerja sama internasional yang memperkuat komitmen kita pada penegakan HAM. Inilah yang juga akan memperkuat kerja sama pertahanan yang pada ujungnya akan menyelesaikan fenomena potensi masalah embargo internasional.

ketiga, melakukan atau meningkatkan reformasi ekonomi yang bertujuan menarik sebanyak mungkin foreign direct investment (FDI) masuk yang akan bermanfaat untuk pertumbuhan industri. ini akan memecahkan fenomena kesulitan makro ekonomi.

Keempat, pembangunan pendidikan yang akan memitigasi fenomena keterbatasan sistem yang cocok. Pembangunan ekonomi berkelindan dengan pertumbuhan ekonomi menghasilkan engine of growth. Kemudian kerja sama internasional juga akan berdampak positif pada FDI.

Selain itu, juga memberikan garis kendali Kemenhan RI pada operasional TNI melalui feedback akan menghasilkan tambahan loop strategis baru sehingga untuk masalah yang bersifat strategis, Kemenhan RI dapat membantu menyelesaikannya secara penuh.

Implikasinya pada organisasi TNI dan Kemenhan RI. Ada dua domain yang jelas, yaitu sipil (kanan) di bawah Menteri Pertahanan RI dan militer (kiri) di bawah langsung komando kepala negara. Domain Sipil berisikan Kemenhan RI yang bersifat hibrid karena setengah dari Kemenhan RI merupakan unsur dasar militer (kasad,kasau, dan kasal) yang dipimpin Kepala Staf Gabungan atau Panglima TNI. Sebelahnya ialah kekuatan sipil, yaitu dirjen-dirjen sipil. Mereka akan bertemu pada sebuah forum kebijakan.

Sementara itu, domain militer terdiri atas komandokomando gabungan. Komando gabungan ada yang bersifat khusus dan ada yang bersifat order of battle (gugus tempur). Komando bersifat khusus, seperti Komando Pertahanan Udara/Ruang Angkasa, Komando Transportasi Militer (darat laut udara), dan Komando Operasi Khusus (untuk low intensity warfare dan pasukan Garuda ke seluruh dunia).

Yang dimaksud bersifat order of battle itu ialah bertanggung jawab pada wilayah tertentu dengan menggunakan ketiga unsur dasar darat, laut, dan udara sebagai sebuah unit tunggal. Jadi, kodam, koopsau, dan koopsal yang terpecah belah tidak digunakan lagi, tetapi komando gabungan wilayah pertahanan akan semakin kuat.

Implikasi reformasi dengan perang modern

Network centric warfare (NCW) merupakan sebuah peperangan yang mengandalkan data dan informasi seketika dalam melakukan baik perencanaan, operasi, maupun telaah pascaoperasi.

Karena itu, bisa menggelar sebuah operasi dengan biaya dan korban paling sedikit dengan hasil operasi paling optimum. NCW juga syarat mengoperasikan alutsista modern, seperti pesawat generasi 4++ hingga 5. Namun, NCW tidaklah mungkin dilakukan jika belum dipenuhi persyaratan dasarnya, yaitu dicapainya platform centric warfare yang mana satu platform alutsista harus bisa digunakan oleh sebanyak mungkin unit dan angkatan dalam sebuah angkatan bersenjata.

Mendesain ulang dan mereformasi militer kita untuk lebih integratif ialah jawaban menuju platform centric warfare. Karena itu, kita bisa mendapatkan sebuah sistem pertahanan yang siap menerima dan mengoperasikan alutsista terkini.

BERITA TERKAIT