09 July 2020, 19:08 WIB

DPR Soroti Tunggakan Honor Panpel Asian Games 2018


Akmal Fauzi | Olahraga

KOMISI X DPR RI akan memanggil beberapa pihak untuk mengurai persoalan tunggakan honor dan bonus Panitia Pelaksana Asian Games 2018 (INASGOC).

Adapun tunggakan honor yang belum dibayarkan yakni Rp12 miliar untuk sekitar 240 orang panitia periode kerja Januari hingga Agustus 2016. Selain itu, ada bonus yang dijanjikan pemerintah untuk 700 panitia senilai dua kali gaji juga belum dibayarkan.

Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang menjadi Pengguna Anggaran diminta untuk bertanggung jawab dan mencari solusi secepatnya agar masalah yang sudah diderita Panpel Asian Games 2018 sejak empat tahun lalu bisa tuntas.

“Rasanya ketika ada identitas panitia, ada wujud kerjanya di event negara tidak diabayarkan miris. Tentu kami akan mendorong ini bisa selesai,” kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Ikatan Keluarga Panitia Pelaksana (IKAPAN) Asian Games 2018, Kamis (9/7).

Selain akan memanggil Menpora Zainudin Amali, Komisi X juga akan memanggil Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengurai persoalan tersebut.

Baca juga : Meski Negatif Covid-19, Jokic tidak Bisa Membela Nuggets

Persoalan ini muncul saat adanya review dari BPKP pada 28 November 2019 yang mempermasalahkan dua hal. Pertama, tidak adanya dasar kebijakan pembayaran honorarium yang ditetapkan Ketua Panitia Pelaksana INASGOC. Kedua, tidak diterimanya keluaran (output) dari setiap uraian tugas/jabatan yang menjadi bukti kinerja masing-masing Panpel.

Review BPKP itu hanya mempertimbangkan akan membayar penuh gaji tiga departemen saja, yakni General Affairs, Finance, dan Procurement. Padahal tiga departemen tersebut merupakan departemen pendukung.

Sementara, tujuh departemen yang terlibat secara teknis yakni Departemen Transportation, Accommodation, Catering, Accreditation, Media PR, Promotion, Games Look & Socialization, dan Arrival Departure justru tidak dibayarkan.

“Tujuh departemen yang direview BPKP tidak dicantumnya besaran gajinya, alias hanya Rp0. Padahal mereka bekerja keras dalam menyiapkan enam kegiatan besar persiapan Asian Games 2018 di tahun 2016 tersebut. Hal ini jelas melukai profesionalisme panpel INASGOC,” kata Johanna Ambar, juru bicara IKAPAN AG 2018 yang di tahun 2016 bertugas di Direktorat Akomodasi Asian Games 2018. (OL-7) 

BERITA TERKAIT