09 July 2020, 17:10 WIB

KPK Tertibkan Aset Daerah Sumsel Bernilai Rp9 Triliun


Dwi Apriani | Nusantara

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan langkah untuk penertiban aset daerah di Sumsel. Yakni berupa lahan milik PT Pertamina (Persero) yang ada di kawasan Kenten, Palembang, yang nilainya kurang lebih Rp9 triliun.

Ketua KPK, Firli Bahuri menyebutkan pengelolaan dan penertiban aset di Sumsel ini dilakukan supaya ada kemanfaatan yang bisa menambah pendapatan daerah baik kabupaten, kota dan provinsi.

‘’Upaya ini untuk menertibkan serta memastikan bahwa aset barang milik negara tidak hilang, ini hal yang paling penting,’’ ujar Firli pada rapat evaluasi pemberantasan korupsi terintegrasi dan kesepakatan pemanfaatan aset antara Pemprov Sumsel, Pemkot Prabumulih dan Pemkab Banyuasin dengan PT Pertamina Persero di Aula Bina Praja Pemprov Sumsel, Kamis (9/7).

Ia menjelaskan, pengelolaan aset daerah tersebut dalam rangka mencegah tindak pidana korupsi di dalam program monitoring dari Center forPrevention Corruption, sebuah instistusi yang dibangun oleh KPK  terkait pengelolaan aset daerah.

Dalam pengelolaan dana aset daerah, KPK membangun sistem pencegahan di tataran provinsi yang termasuk delapan program  pencegahan korupsi dengan penguatan aparatur pengawas internal pemerintah (APIP).

‘’Kami tidak hanya kerja sama dengan BUMD tetapi juga kalangan BUMN (untuk pengelolaan aset),’’ jelas dia.

Gubernur Sumsel, Herman Deru mengapresiasi upaya KPK yang telah menginisiasi kesepakatan pengelolaan aset PT Pertamina (Persero) dengan pemerintah daerah Sumsel.

Herman Deru berharap, KPK akan terus berikan  solusi agar aset daerahSumsel bermanfaat tidak hanya untuk institusi tertentu tapi juga untuk  masyarakat.

Baca juga : Ganjar akan Tempuh Jalur Hukum untuk Pengcemar Bengawan Solo

‘’Aset bisa termanfaatkan. Jangan hanya bersengketa karena asset ini sama-sama milik negara,’’ kata dia.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyebutkan kerja sama pengelolaan aset dari Pemprov Sumsel memang kerjasama yang diinisiasi oleh KPK dan merupakan yang pertama bagi Pertamina. Menurut dia, kerja sama bukan hanya dilakukan di Sumsel saja dan natinya jadi percontohan untuk daerah lain.

‘’Kita lebih fokus sekarang ke persamaan visi. Perbedaan selama ini tidak perlu, ini aset negara. Kita sekarang sama-sama duduk menciptakan kemanfaatan untuk masyarakat dalam bentuk Meningkatkan pendapatan daerah dalam bentuk aktivitas beberapa aktivitas yang akan bangun bersama,’’ terang Nicke.

Menurut Nicke, provinsi Sumsel dipilih sebagai daerah pertama yang dipilih dalam kerja sama pengelolaan aset daerah karena kegiatan bisnis PT Pertamina dari hulu ke hilir komplit dan terintegrasi di Sumsel.

‘’Sehingga ini sangat penting bagi Pertamina untuk berikan kontribusi lebih kepada masyarakat Sumsel, utamanya di kota Palembang. Kami berterima kasih kepada pemerintah Sumsel dan mohon support dari masyarakat supaya implementasinya baik,’’ pungkasnya. (OL-2)

 

 

 

BERITA TERKAIT