09 July 2020, 17:00 WIB

Kalsel Diminta Prioritaskan Penanganan Covid-19 Sektor Pendidikan


Denny Susanto | Nusantara

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) diminta untuk memprioritaskan penanganan dampak pandemi covid-19 pada sektor pendidikan. Komisi IV DPRD Kalsel merekomendasikan anggaran penanganan dampak covid-19 sektor pendidikan sebesar Rp33 miliar.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Luthfi Saifuddin menyoroti alokasi anggaran ratusan miliar untuk penanggulangan wabah covid-19 tanpa mencantumkan upaya penyelamatan pada sektor pendidikan.

"Anggaran penanganan covid-19 itu hanya menyasar bidang kesehatan, jaminan sosial, dan ekonomi, tapi tidak mencantumkan sektor pendidikan. Padahal anggaran dunia pendidikan juga termasuk yang direalokasikan untuk penanganan pandemi covid-19 mencapai Rp88 milyar," kata Luthfi, Kamis (9/7).

Oleh karena itu, Komisi IV DPRD Kalsel mempertanyakan sejauh mana keberpihakan pemerintah daerah terhadap dunia pendidikan di Kalsel, mengingat dalam visi misinya Pemprov menempatkan prioritas program "Kalsel Cerdas" di urutan pertama.

Baca juga: Sementara, RSU di Pematangsiantar tak Layani Rapid Test Mandiri

Selain itu, Komisi IV DPRD Kalsel juga mempertanyakan rekomendasi yang telah disampaikan terkait penanganan dampak covid-19 pada sektor pendidikan yang merupakan rangkuman aspirasi masyarakat, tapi hingga kini belum direalisasikan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Virus Korona Kalsel.

Ada pun rekomendasi penanganan dampak covid-19 pada sektor pendidikan ini diusulkan dengan anggaran sebesar Rp33 miliar.

"Sebelumnya pada Juni, kita telah mengusulkan anggaran penanganan dampak covid-19 sektor pendidikan berupa bantuan jaringan internet, pendidikan gratis, dan bantuan alat tulis. Bantuan ini ditujukan khusus bagi peserta didik SMA/SMK/SLB yang terdampak dengan jumlah sekitar 20.000 orang," jelas Luthfi .

Belakangan ini penggunaan anggaran APBD Kalsel untuk penanganan pandemi virus covid-19 sedang mendapat sorotan berbagai pihak karena dinilai tidak transparan.

Akademisi Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Fikri Hadin menyebut pemerintah daerah hendaknya transparan dan menginformasikan penggunaan anggaran terkait penanganan virus covid-19 untuk menjawab banyaknya desakan berbagai kalangan.

"Anggaran covid-19 ini cukup besar dan wajar jika publik meminta keterbukaan. Di sisi lain sebelumnya juga lembaga penegak hukum seperti KPK sudah memberi peringatan agar pemerintah daerah jangan bermain-main dan melakukan penyimpangan anggaran covid-19," ujar Fikri.

Selain penyimpangan berupa korupsi, anggaran covid-19 juga rawan dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada oleh petahana. "Ada kekhawatiran petahana memanfaatkan momen dan anggaran covid-19 untuk kepentingan kampanye terselubung petahana. Ini berdasarkan masukan para kandidat yang akan bertarung dalam pilkada," tambahnya.

Seperti diketahui Pemprov Kalsel akan menambah anggaran penanganan virus covid-19 hingga Rp700 miliar. Jika 13 kabupaten/kota di Kalsel masing-masing meningkatkan anggaran menjadi Rp100 miliar, maka total anggaran penanganan virus covid-19 menjadi Rp2 triliun.

Saat ini anggaran penanganan virus covid-19 yang sudah ditetapkan provinsi dan 13 kabupaten/kota di Kalsel sebesar Rp414 miliar. Pemprov Kalsel menganggarkan dana penanganan virus covid-19 dari APBD 2020 sebesar Rp116,6 miliar. Sedangkan pemerintah 13 kabupaten/kota di Kalsel telah menganggarkan dana Rp297,36 miliar. (OL-14)

 

BERITA TERKAIT