09 July 2020, 09:13 WIB

Tiga Penjabat Berbeda Keluarkan Perwali Covid-19


Lina Herlina | Nusantara

SELAMA pandemi virus korona atau Covid-19, dalam kurun waktu empat bulan, Pemerintah Kota Makassar telah mengeluarkan tiga peraturan wali kota (Perwali) terkait penanganan Covid-19. Dan itu dilakukan oleh tiga penjabat wali kota yang berbeda.

Pertama, Perwali Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) pada 17 April 2020 oleh Iqbal Suhaeb. Lalu Perwali Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan, pada 22 Mei 2020 oleh Yusran Jusuf. Dan terakhir Perwali Nomor 36 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 tertanggal 7 Juli 2020 oleh Rudy Djamaluddin.

Sejak dikeluarkan, saat ini perwali tersebut sedang dalam tahap sosialisasi, dan mulai berlaku Sabtu (11/7) mendatang. Perwali ini lebih fokus pada pembatasan orang keluar atau pun masuk Kota Makassar, mengingat Makassar menjadi episentrum penularan virus korona dengan jumlah positif sudah diangka 3.774 kasus.

Hanya saja, Penjabat Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin meminta aparat di perbatasan, tidak menyulitkan masyarakat pada saat penerapan pembatasan pergerakan lintas antardaerah. Karena  metode pemeriksaan dokumen harus berlangsung mudah dan cepat, tidak menimbulkan antrean kendaraan panjang yang memicu terjadinya kemacetan.

“Ini sedang sosialisasi, Insyaallah hari ini dan lusa kita uji coba. Mudah-mudahan tidak ada kendala hingga penerapan hari Sabtu nanti. Saat ini Tim Tugas Penegakan Disiplin di bawah pimpinan Asisten Pemerintahan terus bekerja dan berkordinasi dengan seluruh Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah)," jelas Rudy, Kamis (9/7).

Ia mengaku, sudah menemui Bupati Maros Hatta Rahman dan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan, membahas rencana penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2020, yang nantinya tentu berdampak pada daerah tetangga tersebut.

"Namun yang paling penting saya ingin tekankan kepada aparat di perbatasan agar jangan menyulitkan masyarakat kita. Bikin metode agar tidak terjadi penumpukan kendaraan, cukup periksa dokumen yang diperlukan saja. Serta memperbanyak titik pemeriksaan sehingga antrian tidak panjang," ulang Rudy.

baca juga: Gelar Rapid test, Delapan Dosen Unhas Reaktif 

Baginya, penerapan Perwali Nomor 36 Tahun 2020 itu, adalah salah satu strategi untuk mengendalikan Covid-19 dengan tetap mempertahankan denyut ekonomi masyarakat. Sehingga kelompok masyarakat yang bekerja di Kota Makassar, diberi pengecualian, meskipun tetap akan dilakukan sampling random rapid test.

“Kita tidak ingin mentrasnfer penularan ke daerah, kita tidak hanya menangani Kota Makassar, tapi juga harus melindungi daerah sekitar. Makassar ini kan ibu kota provinsi, makanya harus kita jaga kestabilannya," tutup Rudy. (OL-3)

BERITA TERKAIT