08 July 2020, 17:39 WIB

Semester I 2020, Apa Saja Kinerja OJK?


Despian Nurhidayat | Ekonomi

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan kinerja selama semester I 2020. Beberapa langkah pengawasan di sektor jasa keuangan pun sudah dilakukan otoritas.

“Beberapa hal sudah dilakukan dalam mengatur, mengawasi dan melindungi sektor jasa keuangan. Terkait pengaturan, kami sudah menerbitkan 40 Peraturan OJK dan 9 surat edaran OJK untuk menjaga aspek prudential dan untuk atasi dampak pandemi covid-19,” ungkap Deputi Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK, Anto Prabowo, dalam konferensi pers virtual, Rabu (8/7).

Menurutnya, dalam sektor pengawasan, OJK telah mengambil beberapa aksi dan rekomendasi bagi sektor jasa keuangan pada semester I 2020. Contohnya sektor perbankan, OJK telah menyelesaikan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait hasil pemeriksaan pengawasan bank.

Baca juga: Wapres: Perkuat Ekonomi Umat, Tingkatkan Fungsi Masjid

OJK telah mencabut dua izin usaha Bank Perkreditan Rakyat. Berikut, h melakukan fit and proper test terhadap 217 direksi BPR, dengan 177 direksi dinyatakan lulus.

"Di pasar modal, kami mencatat184 peringatan tertulis dan mengenakan denda terhadap 192 pihak, pembekuan izin WPPE terhadap 2 WPPE dan pencabutan izin usaha lainnya," sambung Anto.

Pada sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB), sampai Juni 2020, OJK telah menjatuhkan 39 sanksi peringatan dan 30 denda pada perusahaan asuransi dan dana pensiun.

Selain itu, OJK juga memberikan sanksi administrasi bagi 278 perusahaan pembiayaan dan perusahaan modal ventura. Regulator juga mencabut 6 izin usaha IKNB.

Baca juga: OJK: Restrukturisasi Kredit Perbankan Capai Rp740,79 Triliun

Terkait perluasan akses keuangan, OJK meningkatkan program One Student One Account. Hingga kuartal I 2020, terdapat 32 juta rekening mencakup 17 wilayah dengan nilai tabungan Rp 16,3 triliun. Juga melalui pendirian 5 BUMDesa Center di Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan.

Menyorti perlindungan konsumen, Bersama Satuan Waspada Investasi telah menindak 61 investasi ilegal, 589 pinjaman online ilegal dan 25 usaha gadai ilegal. Selain itu, penyidik sektor jasa keuangan tengah menyiapkan 13 sprindik, 12 pelimpahan berkas kerja sama, dan 10 berkas perkara lengkap atau P-21.

Baca juga: Wamenkeu: Pemerintah Kerap Hadapi Trade Off Saat Pandemi

“Terkait penguatan ekonomi keuangan Syariah, OJK terus menginisiasi pendirian bank wakaf mikro. Saat ini, ada 56 entitas dengan total dana yang disalurkan kepada masyarakat Rp 44,49 miliar dan 32.233 nasabah,” pungkasnya.

OJK juga melakukan pengawasan berbasis teknologi dengan meluncurkan aplikasi pelaporan online (APOLO) dan OJK Box (O-Box). Serta, sistem pemantauan transaksi efek terintegrasi, sistem informasi risk based supervision dan aplikasi perlindungan konsumen.

Tidak ketinggalan, OJK melakukan transformasi digital pada sektor jasa keuangan. Mulai dari tanda tangan digital (e-signature) pada sistem perizinan dan registrasi terintegritasi. E-voting RUPS secara elektronik, e-registrasi aksi korporasi penambahan modal dengan HMETD.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT