08 July 2020, 15:03 WIB

KPK Periksa Enam Saksi Kasus PT DI, Salah Satunya Dirut PT PAL


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

HARI ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periksa enam orang dalan kasus dugaan korupsi di PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Penyidik memeriksa enam saksi di antaranya mantan pejabat PT DI yang kini menjadi Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh.

"Enam saksi yang kami panggil sudah hadir. Para saksi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rinaldi, mantan Asisten Dirut PT DI Bidang Bisnis Pemerintah)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (8/7).

Enam orang yang diperiksa KPK itu yakni Budiman Saleh selaku mantan Direktur Niaga dan Restrukturisasi PT DI, Dedi Turmono selaku mantan Manajer Keuangan Teknologi dan Pengembangan PT DI, Muhammad Fikri selaku mantan Kepala Divisi Perbendaharaan PT DI

Kemudian, ada nama Djajang Tarjuki selaku Divisi Sales Direktorat Niaga PT DI, dan Dani Rusmana selaku mantan Supervisor Perencanaan dan Strategi Pemasaran PT DI. Satu saksi lainnya yakni Andi Sukandi selaku Sales Manager PT Abadi Sentosa Perkasa.

Baca juga : Ada Apa, Erick Thohir ke KPK

Dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI 2007-2017 itu, komisi sudah mengumumkan dua tersangka yakni mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani.

Budi dan Irzal disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidikan dugaan korupsi di PT DI itu berkaitan dengan penjualan dan pemasaran fiktif produk perusahaan plat merah tersebut antara lain pesawat terbang, helikopter, dan lainnya.

KPK mensinyalir penjualan dan pemasaran fiktif itu diduga untuk menutupi kebutuhan dana PT DI demi mendapatkan pekerjaan di kementerian, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan. Kasus itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT