08 July 2020, 04:47 WIB

Alokasi Rp5 T untuk Kredit Modal Kerja


Mir/Des/X-11 | Ekonomi

PEMERINTAH memberikan penjaminan kredit modal kerja bagi UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Alokasi dananya sebesar Rp5 triliun melalui PT Jamkrindo dan PT Askrindo yang akan disalurkan perbankan kepada UMKM.

“UMKM jadi prioritas utama untuk pemulihan ekonomi. Perbankan telah diberikan keleluasaan melakukan restrukturisasi kredit. Sesudah restrukturisasi, pemerintah menganggap suntikan modal kerja untuk UMKM dan penjaminan kredit menjadi sangat penting,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran Penjaminan Kredit Modal Kerja UMKM, kemarin.

Kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar kewajiban kredit juga cukup baik. Airlangga menuturkan, hingga akhir Maret 2020, tingkat nonperforming loan UMKM pada perbankan relatif rendah, yakni 5,09%.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki mengungkapkan, penjaminan kredit dapat dimanfaatkan seluruh UMKM yang telah terhubung dengan lembaga pembiayaan.

“Batas atas pinjaman yakni Rp10 miliar. Pemberian kredit hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha UMKM sekali saja. Tenor pinjaman maksimal 3 tahun,” kata Teten.

Ekonom dari Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, meminta penjaminan kredit modal kerja menyentuh semua kelas UMKM. “Perlu dipastikan bahwa ini bisa juga dimanfaatkan oleh usaha mikro, bukan usaha kecil dan menengah saja,” sambungnya.

Realisasi restrukturisasi

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan per 29 Juni 2020 telah melakukan realisasi restrukturisasi kredit di industri perbankan sebesar Rp740,79 triliun untuk 6,56 juta debitur UMKM dan non-UMKM.

Dari jumlah itu, realisasi restrukturisasi bagi UMKM Rp317,29 triliun untuk 5,29 juta debitur dan non-UMKM Rp423,5 triliun untuk 1,27 juta debitur.

“Untuk restrukturisasi pembiayaan di perusahaan pembiayaan, per 30 Juni 2020 total outstanding restrukturisasi sebesar Rp133,84 triliun dengan 3,74 juta kontrak disetujui, sedangkan 451.655 kontrak masih dalam proses persetujuan,” ungkap Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo, kemarin. (Mir/Des/X-11)

BERITA TERKAIT