07 July 2020, 21:27 WIB

KPK Selisik Kontrak Penjualan Fiktif PT DI


Dhika Kusuma Winata | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa sejumlah mantan pejabat PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Dalam pemeriksaan itu, penyidik mendalami pembuatan kontrak terkait penjualan dan pemasaran fiktif di PT DI.

"Penyidik mendalami pengetahuan para saksi tersebut terkait dengan pembuatan kontrak dan penganggaran mitra penjualan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Dirgantara Indonesia," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Selasa (7/7).

Tiga saksi yang diperiksa komiai merupakan mantan pejabat di PT DI yakni Nani Herawati selaku Manajer Perencanaan dan Pengendalian Anggaran (2013-2015), Teten Irawan selaku Manajer Manajemen Program (2010-2013), dan Ari Leliana selaku Manajer Strategi Bisnis (2017-2018) Ari Leliana.

Satu saksi lainnya yakni Kepala Divisi Produk, Jasa, dan Purna Jual PT DI Toto Pratondo. Keempatnya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Irzal Rinaldi yang merupakan mantan Asisten Dirut PT DI Bidang Bisnis Pemerintah.

Dalam kasus dugaan korupsi penjualan dan pemasaran di PT DI 2007-2017 itu, komisi sudah mengumumkan dua tersangka yakni mantan Direktur Utama PT DI Budi Santoso dan mantan Asisten Direktur Utama Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zailani.

Budi dan Irzal disangkakan melanggar pasal 2 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penyidikan dugaan korupsi di PT DI itu berkaitan dengan penjualan dan pemasaran fiktif produk perusahaan plat merah tersebut antara lain pesawat terbang, helikopter, dan lainnya.

Baca juga : Komisi III DPR Dukung KPK Lacak Rekening Terduga Korupsi di Swiss

KPK mensinyalir penjualan dan pemasaran fiktif itu diduga untuk menutupi kebutuhan dana PT DI demi mendapatkan pekerjaan di kementerian, termasuk biaya entertainment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan. Kasus itu diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta.

Kasus tersebut bermula pada awal 2008, tersangka Budi Santoso dan Irzal Rinaldi menggelar rapat bersama-sama dengan direksi lain yakni Budi Wuraskito (Direktur Aircraft Integration PT DI), Budiman Saleh (Direktur Aerostructure PT DI), dan Arie Wibowo (Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan PT DI).

Mereka menggelar rapat mengenai kebutuhan dana PT DI. Selanjutnya, tersangka Budi Santoso diduga mengarahkan untuk membuat kontrak kerja sama mitra/keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. KPK mensinyalir sebelum dibuat kontrak kerja sama, Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada Kementerian BUMN selaku pemegang saham.

Setelah beberapa kali dilakukan pertemuan, disepakati kelanjutan program kerja sama mitra tersebut dilakukan dengan cara penunjukan langsung. Dalam penyusunan anggaran pada rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) PT DI, pembiayaan kerja sama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

Pada 2008 hingga 2018, dibuat kontrak kemitraan/agen antara PT DI yang dengan PT Angkasa Mitra Karya, PT Bumiloka Tegar Perkasa, PT Abadi Sentosa Perkasa, PT Niaga Putra Bangsa, dan PT Selaras Bangun Usaha. Atas kontrak kerjasama tersebut, seluruh mitra tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban.

Lalu pada 2011, PT DI mulai membayar nilai kontrak tersebut kepada perusahaan mitra/agen, setelah menerima pembayaran dari pihak pemberi pekerjaan. Selama 2011 hingga 2018, jumlah pembayaran yang dilakukan oleh PT DI kepada enam perusahaan mitra/agen tersebut sekitar Rp205,3 miliar dan US$8,65 juta. Jika dirupiahkan totalnya sekitar Rp330 miliar.

Setelah keenam perusahaan mitra/agen tersebut menerima pembayaran dari PT DI, KPK menduga sebagian uang juga masuk ke kantong pribadi direksi. KPK menyebut terdapat permintaan uang melalui transfer dan tunai sekitar Rp96 miliar yang kemudian diterima Budi Santoso, Irzal Rinaldi, Arie Wibowo, dan Budiman Saleh. KPK hingga kini baru mengumumkan dua tersangka. (OL-7)

BERITA TERKAIT