07 July 2020, 11:00 WIB

Fatah dan Hamas Sepakat Lanjutkan Pertemuan Akhiri Perpecahan


Haufan Hasyim Salengke | Internasional

Dua kelompok Palestina yang bersaing, Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan gerakan Islam Hamas, Senin (7/7), sepakat untuk melanjutkan pertemuan untuk mengakhiri divisi internal.

Ahmad Helles, anggota Komite Sentral Fatah, dan Husam Badran selaku anggota komite kebijakan Hamas, membuat pengumuman dalam wawancara bersama yang ditayangkan di televisi Palestina yang dikelola pemerintah.

"Dimulainya kembali pertemuan antara Fatah dan Hamas telah memberi rakyat kami harapan baru untuk mengakhiri perpecahan internal yang telah berlangsung selama 13 tahun, sehingga dapat menghadapi tantangan politik dan ekonomi saat ini," kata Helles.

Pekan lalu, Jibril al-Rajoub, anggota Komite Sentral Fatah, dan Saleh Arouri, pemimpin terkemuka Hamas, memulai dialog daring yang ditayangkan di televisi Palestina.

"Divisi internal Palestina tidak pernah dapat dianggap sebagai citra permanen nyata rakyat Palestina. Citra nyata adalah persatuan untuk menghadapi semua bahaya yang mengelilingi masalah Palestina," ujar Helles.

Selama wawancara daring bersama, Badran mengungkapkan kedua faksi mempertahankan kontak harian dan berusaha untuk bekerja bersama di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan di luar negeri untuk menghadapi rencana aneksasi Israel.

Baca juga: Korea Utara tak Punya Niat Duduk Bersama Amerika Serikat

Dia mengatakan Hamas siap mencapai kesepakatan nasional, termasuk jenis perjuangan dan perlawanan terhadap rencana aneksasi Israel.

Perpecahan internal Palestina antara Hamas dan Fatah dimulai pada 2007 ketika Hamas mengambil alih Gaza dari Fatah secara paksa.

Mediasi Arab dan internasional antara kedua faksi yang bersaing sejauh ini gagal, meskipun mereka menandatangani serangkaian kesepahaman dan kesepakatan tentang persatuan internal.

Pemerintah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pihaknya dapat memulai proses aneksasi pada Juli, termasuk menganeksasi permukiman Yahudi di Tepi Barat serta Lembah Yordania yang strategis.

Masih belum jelas apakah pemerintah Israel bermaksud untuk mengeksekusi rencana memberlakukan hukum Israel pada wilayah yang disengketakan di Tepi Barat. (Xinhua/OL-14)

BERITA TERKAIT