07 July 2020, 05:15 WIB

KPK Tantang Erick Thohir Melapor


Media Indonesia | Politik dan Hukum

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melaporkan dugaan korupsi oleh pejabat di perusahaan pelat merah. Erick mengaku menemukan 53 kasus rasuah di BUMN.

“Sebaiknya Pak Erick enggak cuap-cuap saja. Beliau kan tahu alamat kantor KPK, malahan tercatat sudah dua kali berkunjung ke kantor KPK,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango di Jakarta, kemarin.

Nawawi mengatakan pengungkapan dugaan korupsi di tubuh BUMN bukan pertama kali disuarakan. Erick pernah menyebut ada mafi a alat kesehatan (alkes) yang membuat penanganan virus korona (covid-19) di Indonesia terhambat.

Namun, tidak menutup kemungkinan KPK akan jemput bola meminta data dugaan rasuah kepada Erick sekaligus memulai penyelidikan bila ada kebenaran dari informasi yang disampaikan. *“Saya jadi tertarik ‘meminta’ data tersebut dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK,” ujar Nawawi.

Sebelumnya, Erick Thohir menyebut bakal mengganti sejumlah direksi untuk membenahi kinerja BUMN. Apalagi, banyak perusahaan pelat merah tersandung kasus korupsi lantaran fungsi BUMN tidak optimal.

ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
Menteri BUMN Erick Thohir
 

“Karena garis merahnya tidak jelas, akhirnya para direksi mencampuradukkan antara penugasan dan bisnis yang benar. Karena itu, terjadi banyak kasus korupsi. Beberapa tahun ini saja sudah ada 53 kasus korupsi di BUMN,” kata Erick dalam sebuah diskusi webinar, Kamis (2/7) malam.

Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan publik bisa menggunakan aplikasi Jaga untuk melapor dugaan korupsi atau pencegahan penyelewengan. Kanal pelaporan yang diluncurkan pada Desember 2016 itu memuat informasi tentang implementasi perbaikan tata kelola pemerintah daerah, Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), laporan gratifikasi, laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), dan berbagai informasi serta data yang berkaitan dengan enam sektor pelayanan publik.

“Tidak hanya memperoleh informasi, masyarakat juga dapat bertukar pikiran dan informasi melalui fitur diskusi,” kata Ipi. (Medcom/P-2)

BERITA TERKAIT