05 July 2020, 11:05 WIB

Pemerintah Rancang Aturan Ekonomi Hijau Rendah Karbon


Zubaedah Hanum | Humaniora

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang membahas peraturan nilai ekonomi rendah karbon dengan beberapa kementerian/lembaga lainnya. Ini terkait erat dengan kelanjutan program rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di masa depan.

"Kegiatan RHL ini ada aspek ekonominya, yaitu dari karbon. Masyarakat harus diberi tahu menanam pohon bisa mendapat keuntungan ekonomi dari karbon, KLHK harus selalu hadir untuk masyarakat di dalam dan sekitar hutan", kata Menteri LHK Siti Nurbaya, dalam rilisnya yang dipublikasikan, Minggu (5/7).

Dengan konsep ekonomi rendah karbon, semua kegiatan diarahkan untuk meningkatkan penggunaan sumber energi hijau yang rendah karbondioksida, sehingga tekanan gas rumah kaca ke atmosfer bumi bisa dikurangi. Sebab, apabila konsentrasi gas tersebut di atmosfer meningkat maka panas matahari yang terperangkap di atmosfer menjadi lebih banyak dan memicu peningkatan suhu permukaan bumi. 

Di masa pandemi covid-19 hingga masa transisi menuju akhir pandemi, sebut Siti, kegiatan RHL diharapkan dapat menjadi sarana kerja masyarakat sehingga  bisa mendapatkan penghasilan. RHL dapat dilakukan melalui upaya vegetatif, penanaman pohon atau melalui kegiatan konstruksi sederhana bangunan konservasi tanah dan air, seperti dam penahan juga gully plug sebagai penjagaan tebing dari longsor dan erosi besar.

Baca juga : Norwegia Umumkan Bayar US$56 Juta untuk Penurunan Emisi Indonesia

Baca juga : Bali dan Riau Tandatangani MOU Pembangunan Rendah Karbon

Baca juga : Pembangunan Rendah Karbon Dimulai 2020

Untuk diketahui, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merekomendasikan kebijakan pertumbuhan ekonomi rendah karbon untuk pemulihan dari krisis pandemi covid-19.

Direktur Lingkungan Hidup Bappenas Medrilzam mengatakan pandemi covid-19 menjadi persoalan yang harus diatasi saat ini, namun ada pula krisis lain yang sudah di depan mata yang juga memerlukan upaya bersama menghadapinya, yakni perubahan iklim.

"Banyak negara di Eropa, seperti halnya Inggris memiliki pola pemikiran jangka panjang dengan mengedepankan ekonomi hijau rendah karbon," katanya belum lama ini.

Bappenas, menurut dia, sebenarnya sudah memulai mengarahkan ke sana dengan Low Carbon Development Indonesia (LCDI) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG). Dengan harapan ekonomi tidak kembali ke cara sebelumnya dan tetap menjaga momentum yang sudah dilakukan berpegang pada SDG, LCDI dan Nationally Determined Contribution (NDC) penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga pembangunan ke depan akan jauh lebih baik. (Ant/H-2)

Baca juga : Kunjungan Perdana Menteri Siti Tengok Agroforestri di Majalengka

BERITA TERKAIT