05 July 2020, 03:33 WIB

Setop Komersialisasi Tes Cepat Covid-19


Putri Anisa Yuliani | Politik dan Hukum

DI tengah pandemi covid-19 yang benar-benar memberatkan kehidupan rakyat, rapid test untuk mendeteksi adanya virus tersebut di tubuh seseorang justru menjurus komersialisasi. Pemerintah diminta segera melakukan intervensi sehingga beban masyarakat tak semakin berat.

Indikasi adanya komersialisasi rapid test atau tes cepat, antara lain, diungkapkan Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Lely Pelitasari Soebekty. Sebelumnya, pemerintah mewajiban masyarakat yang hendak bepergian keluar daerah untuk melampirkan hasil rapid test sesuai Surat Edaran Gugus Tugas No 7 Tahun 2020 yang kemudian diperbarui menjadi SE No 9 Tahun 2020.

Namun, kata Lely, banyak sektor yang kemudian menerapkan ketentuan seperti itu. Dia memberi contoh seleksi masuk perguruan tinggi yang meminta calon mahasiswa melampirkan hasil rapid test saat hendak mendaftarkan diri. Berbagai maskapai penerbangan juga menyediakan sarana rapid test berbayar dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

“Kami lihat indikasi komersialisasi. Ini hukum ekonomi bekerja, di mana barang langka, ya tinggi harganya. Saya sendiri mengalami. Beberapa waktu lalu saya menjadi penunggu pasien harus lulus rapid test dan rontgen di rumah sakit tempat kerabat saya dirawat,” kata dalam diskusi bertajuk Jelang PSBB Usai di Jakarta, kemarin.

Dia mendorong agar ada standardisasi dari pemerintah mengenai prosedur tes di berbagai sektor sehingga tidak membebani masyarakat. “Kesehatan ialah ranah publik. Tidak ada yang boleh mengomersialisasikan hal seperti ini, apalagi di tengah keadaan luar biasa seperti ini.’’

Pakar epidemiologi Universitas Indonesia, Pandu Riono, juga mempersoalkan pihak-pihak yang mengomersialkan tes cepat yang jelas-jelas memberatkan rakyat. Dia pun mendesak pemerintah campur tangan untuk menghentikan praktik-praktik seperti itu.

“WHO sejak awal tidak menganjurkan rapid test. Namun, karena ada sesuatu, anjuran itu diabaikan. Publik yang dirugikan. Semuanya harus turun mengawasi: KPK, pemerintah pusat, dan daerah. Ini harus tegas,” tandas Pandu.

Beban warga

Beban rapid test sebagai syarat yang harus dipenuhi warga untuk sebuah keperluan, antara lain, dirasakan Sri Astuti. Untuk bisa pulang ke Kediri, Jawa Timur, bersama anaknya dengan menggunakan kereta api, asisten rumah tangga itu mesti menghabiskan hampir Rp2 juta.

Besaran uang yang sangat berarti baginya tersebut digunakan un tuk membeli tiket dan biaya pemeriksaan tes cepat. “Tiketnya Rp630 ribu. Itu untuk saya sendiri. Saya mau ke Stasiun Kertosono. Rapid test Rp700 ribu untuk dua orang dengan anak saya. Ini aturan pemerintah, mau gimana lagi,” ujarnya di Stasiun Gambir, Jakarta, kemarin.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mendukung adanya standardisasi prosedur rapid test ataupun tes usap dengan metode PCR di fasilitas publik, semisal untuk transportasi. Ia menjelaskan saat ini di Jakarta tidak ada pelayanan publik yang mengharuskan warga menjalani rapid test terlebih dulu sebagai syarat. Untuk surat izin keluar-masuk (SIKM) pun, pihaknya hanya meminta surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan.

Pemprov DKI, kata Riza, tidak berwenang membuat standardisasi prosedur pelayanan publik yang meminta hasil rapid test. Hal ini antara lain terjadi di banyak rumah sakit swasta yang meminta pasien dan keluarga pasien yang mendampingi harus menjalani rapid test sebelum masuk perawatan. (Ins/X-8)

BERITA TERKAIT