04 July 2020, 21:30 WIB

GSP Bisa Hilang Gegara RI Naik Kelas, Kadin : Jangan Ditangisi


M Ilham Ramadhan | Ekonomi

WAKIL Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Hubungan Internasional Shinta Kamdani menyebutkan, naiknya status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah ke atas, harus direspon positif. 

Hal utu dapat ditunjukkan dengan meletakkan komitmen bekerja keras untuk menjadi bangsa yang lebih produktif, efisien dan kompetitif.

"Sehingga ke depannya kita bisa terus mempertahankan status upper middle income ini dan naik kelas hingga menjadi high income countries dalam 10 hingga 15 tahun ke depan," ujarnya saat dihubungi, Sabtu (4/7).

Shinta menambahkan, naiknya status Indonesia melahirkan tantangan baru dalam skala global. Salah satunya ialah kemungkinan terhentinya fasilitas Generalized System Preferences (GSP).

GSP merupakan kebijakan perdagangan suatu negara yang memberi pemotongan bea masuk impor terhadap produk eskpor negara penerima. Ini merupakan kebijakan perdagangan sepihak yang umumnya dimiliki negara maju untuk membantu perekonomian negara berkembang namun tidak mengikat bagi negara pemberi maupun penerima.

"Ini bukan hal yang perlu ditangisi atau disesalkan hanya karena GSP. GSP adalah preferensi dagang yang bisa hilang kapan pun juga, entah Indonesia negara upper middle income, lower middle income atau bahkan LDCs karena GSP adalah preferensi yg diberikan berdasarkan 'kemurahan hati' atau kepentingan politik-ekonomi suatu negara, tergantung kepentingannya," tutur Shinta.

Menurutnya, Indonesia memang sudah selayaknya tidak melulu bergantung pada GSP untuk menciptakan daya saing perdagangan. Tanah Air, kata Shinta, harus berusaha secara aktif meningkatkan daya saing produk ekspornya sendiri hingga bisa berkompetisi di pasar ekspor tujuan.

Meski begitu, Indonesia tidak serta merta kehilangan GSP lantaran bisa mempertahankan hak special and differential treatment di World Trade Organization (WTO). Hak tersebut akan dimiliki selama Indonesia masih mendeklarasikan diri sebagai negara berkembang.

Terlepas dari dilema GSP tersebut, Shinta menyatakan, naiknya status Indonesia merupakan bukti dari keberhasilan negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir.

Kehilangan GSP atau keistimewaan lain karena hilangnya status lower middle income adalah konsekuensi logis dan dorongan agar kita terus memperbaiki diri, menciptakan leverage pertumbuhan ekonomi dan leverage daya saing perdagangan dan investasi yang lebih tinggi, lebih pasti dan lebih bisa diandalkan di masa mendatang karena leverage tersebut adalah hasil usaha dan keberhasilan kita sendiri, bukan dari belas kasihan negara lain," jelas Shinta.

Ia berharap naiknya status Indonesia dapat memacu keseriusan pemerintah dalam membenahi iklim usaha dan investasi nasional. Dengan begitu Indonesia dapat lolos dari jebakan middle income trap dan melesat menjadi negara maju sesuai dengan visi di 2045 sebagai lima negara besar di dunia.

"Kami berharap pemerintah Indonesia lebih serius, lebih cepat dan lebih bekerja keras lagi untuk membenahi iklim usaha dan investasi nasional. Sehingga kita bisa terus mempertahankan level pertumbuhan kita saat ini dan terus menerus meningkat tiap tahunnya," pungkas Shinta. (Mir/E-1)

BERITA TERKAIT