04 July 2020, 12:31 WIB

Ombudsman Kritik HBKB Wilayah, Pemprov Pastikan Tetap Buka


Putri Anisa Yuliani | Megapolitan

MESKI dikritisi oleh Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) wilayah melalui penyediaan kawasan pesepeda tetap berlangsung besok di 32 lokasi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menegaskan, penyelenggaraan kawasan pesepeda bagi masyarakat adalah untuk memberikan pendidikan mengenai kesadaran kolektif penerapan protokol kesehatan di tempat umum.

"Ini untuk berolahraga sekaligus meraka dilatih untuk menerapkan protokol kesehatan secara kolektif. Nah, jika kebisaan individu tadi dilatih jadi kebiasaan kolektif inilah yang diharapakan menjadi tradisi baru. Inilah yang kita harapan menjadi tradisi baru yang dilakukan oleh warga, sehingga kita bisa menuju kepada normal baru. Jadi Jakarta bisa cepat keluar dari kerangka pengaturan PSBB. Jadi ada unsur edukasi di sana," kata Syafrin saat dihubungi, Jumat (3/7).

Baca juga: Cegah Kerumunan Massa HBKB Disebar ke 32 Lokasi

Syafrin menuturkan selama tiga bulan PSBB dan satu bulan PSBB Transisi, warga Jakarta sudah sangat patuh dengan protokol kesehatan individu. Pemprov DKI Jakarta juga ingin agar masyarakat terbiasa dengan protokol kesehatan kolektif yang ada di tempat-tempat umum seperti ruang terbuka.

"Warga dilatih yang mana saat masa PSBB kemarin mereka sudah sedemikian disiplin menjalankan protokol kesehatan, berdiam di rumah, secara individu kuat mereka. Nah, kita khawatir langsung lost dan tidak dilatih berdisiplin individu tadi menjadi kebiasaan kolektif itu otomatis bisa terjadi masa yang sulit untuk kita. Jadi itu ruang publik untuk warga sekaligus mengedukasi untuk menerapkan protokol kesehatan secara kolektif," tukasnya.

Baca juga: HBKB Wilayah Akan Dilanjutkan Pekan Ini

Syafrin juga akan tetap memperkuat penerapan protokol kesehatan pada pelaksanaan kawasan pesepeda besok.

"Ada 2 ribu lebih petugas yang disiagakan di 32 titik terdiri dari 775 petugas Satpol PP, 500 petugas Dishub DKI ditambah kepolisian dan TNI untuk mengawasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya Taguh P Nugroho mengkritisi kebijakan pembukaan ruang terbuka bagi masyarakat karena dapat menimbulkan keramaian yang mempertinggi risiko penularan.

Ia pun meminta sarana seperti area Gelora Bung Karno serta kawasan pesepeda yang menggantikan HBKB di Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin ditiadakan.(X-15)
 

BERITA TERKAIT