04 July 2020, 06:00 WIB

Memastikan Efektivitas Program


Bagong Suyanto Guru Besar dan Dosen Sosiologi Pembangunan FISIP Universitas Airlangga | Opini

TEKAD pemerintah untuk mereduksi agar dampak covid-19 tidak makin meluasdan aktivitas perekonomian bisa segera bangkit kembali ternyata tidak semudah yang dibayangkan.

Persoalan yang dihadapi pemerintah bukan hanya keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid-19, melainkan juga pada serapannya di berbagai kementerian yang sangat rendah. Setelah sempat marah dan mengancam akan melakukan reshuffle kabinet, Presiden Jokowi memerintahkan para menteri, pimpinan lembaga negara, dan kepala daerah segera menyalurkan anggaran yang telah disiapkan untuk percepatan penanganan covid-19. Dalam penilaian Presiden, serapan anggaran bidang kesehatan, misalnya, yang hanya 1,53% dari total dana yang disiapkan sebesar Rp75 triliun, benar-benar membuat Presiden tidak habis pikir.

Meski Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan Kementerian Kesehatan sebetulnya bukan satusatunya pihak yang bertanggung jawab atas lambatnya penyerapan belanja di bidang kesehatan dalam program pemulihan ekonomi nasional.

Karena kementerian di bawah komando Terawan Agus Putranto ini diharapkan menjadi pemain utama dalam penanganan covid-19, wajar jika hal ini membuat banyak pihak bertanya-tanya. Bahkan, ada sebagian pihak yang menyeret kasus ini menjadi isu politik dengan mengusulkan Terawan dicopot dari jabatannya.

Kendala

Di Indonesia, rendahnya penyerapan anggaran pembangunan pada triwulan I dan II tahun anggaran berjalan sebetulnya bukan hal baru. Bahkan, bisa dibilang merupakan masalah rutin yang selalu terjadi baik di pusat maupun daerah. Di tingkat nasional, baik provinsi maupun kota/kabupaten, realisasi belanja pembangunan biasanya baru meningkat pada kuartal ketiga dan keempat.

Di berbagai daerah, pada akhir triwulan II, bukan hal aneh jika ada dana ratusan triliun rupiah mengendap di bank-bank daerah. Itu karena belum juga terserap untuk mendanai pelaksanaan program.

Dalam kasus rendahnya serapan anggaran pembangunan untuk penanganan covid-19, sejumlah kendala yang memengaruhi ialah pertama, karena keputusan merealisasi program pembangunan masih belum didukung data yang up to date. Kesulitan yang dihadapi kementerian dan dinas agar dapat segera menyalurkan bantuan sosial ke masyarakat korban covid-19, salah satunya karena Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) umumnya sudah kedaluwarsa.

Di berbagai daerah, pemerintah umumnya tidak segera mencairkan dana bantuan sosial ke masyarakat karena ternyata data yang ada belum sepenuhnya siap pakai dan harus diolah dulu jika ingin dipergunakan sebagai dasar dalam proses perumusan prog ram penanganan.

Studi yang dilakukan penulis (2020) di Provinsi Jawa Timur menemukan berbagai kota/kabupaten dan dinas selama ini mengaku kesulitan karena data yang ada umumnya masih mentah dan perlu diolah.

Data yang diterima daerah dari Kementerian Sosial, misalnya, sering kali tidak mencerminkan kondisi riil saat ini. Selama masa pandemi covid-19, data DTKS yang menurut SK yang ditandatangani dan diserahterimakan pada Januari menyebabkan data yang ada belum mengakomodasi perkembangan kondisi lapangan terbaru semasa pandemi covid-19 yang dimulai pada Februari hingga Juli.

Dalam data DTKS, sering terjadi NIK warga tidak sama. Meski DTKS merupakan data resmi yang dijadikan sumber acuan, diakui atau tidak masih ada banyak hal yang perlu divalidasi kembali untuk memastikan akurasi data yang ada.

Kedua, berkaitan dengan kekhawatiran aparatur pemerintah baik di pusat maupun daerah yang belum sepenuhnya bisa keluar dari ketakutan dan trauma menghadapi kewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan negara.

Selama ini, dalam konstruksi aparatur pemerintahan, mereka sering harus menghadapi situasi yang mana perbedaan antara pelanggaran administrasi keuangan dan pelanggaran pidana sangat tipis. Baik di pusat maupun berbagai dae rah, kekeliruan dalam membuat pertanggungjawaban keuangan bukan tidak mungkin akan menyeret pihak-pihak yang terlibat ke ranah pidana dianggap masuk ke wilayah kriminal dan merupakan bagian dari tindak pidana korupsi.

Tanpa didukung payung hukum atau aturan yang jelas, banyak aparatur pemerintah lebih memilih menunda eksekusi pelaksanaan program pembangunan daripada menimbang kebutuhan riil di lapangan.

Untuk program pembangunan yang disusun dari hasil refokus program dan realokasi anggaran, seperti program penanganan covid-19, sebetulnya bisa dipahami bahwa kementerian dan dinas memilih menunda serapan anggarannya daripada mereka harus berhadapan dengan hukum.

Kontraproduktif

Rendahnya serapan anggaran pembangunan tidak saja akan memengaruhi kinerja lembaga pemerintahan, tetapi juga akan berpotensi kontraproduktif bagi upaya penanganan covid-19.

Dalam rangka menyongsong era kenormalan baru, kita tahu korbankorban telah banyak berjatuhan. Angka pengangguran melonjak luar biasa, kemiskin an kembali naik ke angka dua digit, dan tidak sedikit pelaku ekonomi yang usahanya kolaps. Dampak covid-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa masyarakat, tetapi juga menimbulkan efek domino yang meluluhlantakkan semua sendi kehidupan.

Untuk mendorong kembali gairah dan peluang perkembangan aktivitas ekonomi pada masyarakat, pelaksanaan berbagai program pembangunan, seperti kucuran bantuan kredit untuk pelaku UMKM, kucuran bantuan sosial ke masyarakat miskin, pelatihan dan bantuan aset produksi, dan lain-lain, memang harus segera dieksekusi.

Peredaran uang di masyarakat harus ditingkatkan agar gairah dan aktivitas perekonomian masyarakat kembali berjalan. Michael Sherraden (2015) dalam bukunya, Assets and the Poor: New American Welfare Policy, menyatakan salah satu strategi untuk membantu masyarakat miskin agar dapat mengembangkan potensi ekonominya ialah melalui bantuan dalam bentuk aset produksi.

Berbeda dengan bantuan dalam bentuk modal, bantuan dalam bentuk aset terbukti telah menjamin keberlanjutan dan diyakini dapat meningkatkan posisi bargaining masyarakat miskin.

Dalam rangka merevitalisasi usaha masyarakat korban covid-19, ada banyak hal yang mesti dilakukan. Mempercepat proses serapan anggaran pembangunan niscaya tidak akan berdampak positif jika pemerintah tidak terlebih dahulu memastikan strategi apa yang seyogianya dikembangkan agar program berfungsi efektif.

BERITA TERKAIT