03 July 2020, 05:50 WIB

New Normal dan Sengkarut Tes Bebas Covid-19


Okky Asokawati Ketua Bidang Kesehatan DPP Partai NasDem, Anggota DPR 2014-2019 | Opini

ADAPTASI kebiasaan baru (AKB) atau populer dengan sebutan kenormalan baru telah dimulai di sejumlah wilayah di Indonesia. Dampak nyata dari kenormalan baru ini, denyut perekonomian di tengah-tengah masyarakat mulai menggeliat. Sentra ekonomi di sejumlah wilayah menunjukkan kegairahannya. Meski, tak 100% pulih seperti sebelum wabah pandemi covid-19 muncul.

Selain aktivitas ekonomi, sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, transportasi juga mengikuti standar kenormalan baru ini. Salah satu dampak nyata pemberlakuan kenormalan baru ini, keterangan sehat menjadi salah satu syarat administratif yang mutlak harus terpenuhi.

Bagi calon penumpang transportasi publik, seperti pesawat terbang dan lainnya, keterangan sehat bebas covid-19 menjadi salah satu syarat administratif yang harus dikantongi. Begitu juga bagi calon pasien yang hendak berobat ke RS atau klinik kesehatan juga harus melewati prosedur keterangan tidak terjangkiti covid-19.

Situasi yang sama juga dialami para santri di pondok pesantren yang hendak kembali ke tempat lembaga pendidikan berbasis agama itu, tak luput harus mengantongi keterangan sehat dari otoritas kesehatan. Instrumennya bisa melalui swab berbasis polymerase chain reaction (PCR) atau rapid diagnostic test (RDT).

Dalam konteks ini, rapid test menjadi salah satu cara populer untuk mendapatkan keterangan sehat bebas covid-19. Surat keterangan tes bebas covid-19 merupakan dampak turunan dari pemberlakuan kebijakan kenormalan baru oleh pemerintah. Kenormalan baru dapat dilakukan dengan syarat memenuhi standar protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19. Seperti jaga jarak, termasuk saat beraktivitas di ruang publik harus dipastikan tidak dalam kondisi sakit.

Tata kelola tes bebas covid-19

Surat keterangan bebas covid-19, pada saat ini telah menjadi salah satu syarat administratif yang mutlak dikantongi oleh siapapun yang hendak melakukan aktivitas di ruang publik. Khususnya, bagi mereka yang menggunakan moda transportasi publik seperti di pesawat, kereta serta mobilitas orang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, melalui kebijakan surat izin keluar masuk (SIKM) di suatu daerah oleh pemerintah daerah.

Kondisi ini pada akhirnya berlaku hukum ekonomi, yakni supply and demand. Permintaan pasar tinggi, kebutuhan penyediaan tes cepat melalui rapid test juga tinggi. Karena itu, saat ini cukup mudah mencari RS atau klinik kesehatan di sekitar lingkungan kita yang menyediakan layanan rapid test untuk covid-19 ini.

Adapun biaya tes cepat untuk mengetahui apakah positif terpapar covid-19 atau tidak, tidak ada harga yang pasti. Harga antarrumah sakit atau klinik cukup variatif. Kisarannya di angka Rp200 ribu-Rp400 ribu. Biaya untuk pemeriksaan jenis swab berbasis PCR jauh lebih tinggi daripada biaya rapid test, yakni di kisaran Rp1,5 juta-Rp3 juta. Situasi itu yang dikeluhkan masyarakat karena biaya tes jauh lebih mahal daripada harga tiket moda transportasi.

Di poin tersebut letak masalahnya. Biaya yang tidak murah harus dikeluarkan masyarakat yang membutuhkan surat keterangan bebas covid-19. Maklum saja, rapid test ini merupakan barang impor. Meski belakangan, sejumlah perguruan tinggi dan pusat penelitian kesehatan di Indonesia mulai mengembangkan, dan memproduksi rapid test.

Ini tentu kabar baik, setidaknya diharapkan dapat menekan harga di pasaran. Bukan tanpa usaha dari pemerintah untuk mengelola persoalan tes bebas covid-19 ini. Sebut saja surat edaran No 9/2020 dari Gugus Tugas Nasional Percepatan Penanganan Covid-19, yang salah satunya berisi memperpanjang durasi keberlakuan hasil tes, baik rapid test, maupun PCR, yang awalnya rapid test berlaku tiga hari dan PCR berlaku 7 hari, sejak keberangkatan saat menggunakan moda transportasi publik.

Di surat edaran yang baru ini, masa berlaku hasil rapid test maupun PCR diperpanjang hingga 14 hari sejak keberangkatan. Surat edaran itu tentu memberi dampak konkret bagi masyarakat, yang memiliki mobilitas tinggi yang mengandalkan moda transportasi umum. Setidaknya, masa keberlakuan yang lebih lama dibanding sebelumnya akan mengurangi biaya tes bebas covid-19.

Intensitas tes bebas covid-19 akan lebih jarang. Langkah tersebut tentu belum cukup. Penyeragaman harga tes di pasaran dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat semestinya dapat dilakukan, dengan membuat regulasi oleh otoritas negara di bidang kesehatan.

Upaya itu penting untuk memastikan biaya bebas tes covid-19 tidak menjadi ajang bisnis baru. Sungguh tidak elok, di situasi darurat kesehatan seperti saat ini, ada pihak yang justru mengail keuntungan.

Kebijakan afirmatif

Persoalan tes bebas covid-19 ini, pemerintah perlu membuat kebijakan afirmatif yang ditujukan kepada kelompok yang membutuhkan dengan membuat formula kebijakan, yang ditujukan untuk memfasilitasi tes bebas covid-19 secara gratis.

Di kelompok ini kalangan santri menjadi salah satu kelompok yang layak mendapatkan kebijakan afirmatif itu. Sejak wabah pandemi covid-19 ini terjadi, mayoritas pondok pesantren (ponpes) di Indonesia membuat kebijakan memulangkan para santri mereka ke rumah masing masing.

Kebijakan itu merupakan langkah sigap sebagai upaya pencegahan penularan di lingkungan ponpes. Selama santri dirumahkan, pembelajaran jarak jauh (PJJ) layaknya pendidikan formal tidak terjadi di kalangan santri. Bilapun terjadi, hanya untuk materi pembelajaran tertentu saja. Model dan pola pembelajaran di ponpes memang berbeda dengan pendidikan jalur formal.

Seiring kebijakan kenormalan baru yang telah digulirkan pemerintah sejak awal Juni, sejumlah ponpes kembali membuka aktivitasnya. Konsekuensinya, santri kembali ke ponpes. Yang menjadi persoalan, saat santri harus mengantongi keterangan bebas covid-19, saat hendak masuk lingkungan ponpes atau saat menggunakan moda transportasi publik untuk kembali ke pesantren.

Di poin inilah pentingnya kebijakan afirmatif yang ditujukan kepada para santri. Polanya dapat berkolaborasi antara kantor Kemenag di tiap kabupaten/kota dengan pemerintah daerah. Kemenag sebagai pemilik data pesantren dan santri dapat memberi masukan mengenai data akurat jumlah santri dan pesantren di setiap daerah.

Adapun posisi pemda sebagai penyedia layanan tes gratis kepada para santri. Pola itu sudah terjadi di sejumlah daerah seperti di Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, dll. Pola itu dapat menjadi role model bagi daerah lainnya, khususnya daerah yang menjadi basis ponpes. Dalam hal ini, Kemendagri dapat memberi imbauan kepada pemda agar memfasilitasi tes bebas covid-19 kepada pemerintah daerah di Indonesia.

Kebijakan afirmatif lainnya, juga perlu dilakukan kepada pasien penyakit degeneratif yang secara berkala dituntut melakukan cek kesehatan di RS. Apa jadinya, jika pasien yang memiliki penyakit degeneratif setiap berkunjung ke RS dibebani biaya tes bebas covid-19. Tentu, hal ini akan memberatkan pasien.

Karena itu, Kemenkes bersama BPJS Kesehatan dapat membuat terobosan kebijakan afirmatif, khusus untuk pasien penyakit degeneratif, yang memang dituntut melakukan kontrol kesehatan secara rutin. Agar, biaya tes bebas covid-19 dimasukkan ke komponen klaim BPJS Kesehatan.

Terobosan itu sejalan pernyataan Presiden Jokowi dalam sidang kabinet paripurna, sebagaimana video yang diunggah Sekretariat Kabinet, Minggu (28/6/2020), yang me nyinggung penyerapan anggaran Kementerian Kesehatan cukup rendah hanya 1,53% dari total anggaran sebesar Rp75 triliun.

BERITA TERKAIT