02 July 2020, 06:05 WIB

Adagium Dwifungsi Polri?


Muradi Guru Besar Politik & Keamanan Universitas Padjadjaran dan Direktur Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran | Opini

SALAH satu kekhawatiran publik atas transformasi institusi kepolisian darikepolisian konvensional menjadi kepolisian modern ialah konsistensi institusi kepolisian pada peran dan fungsi yang makin kompleks dan kemampuan melakukanadaptasi atas dinamika yang berkembang.

Tantangan itu, dalam perspektif David Bayley (1996), bervariasi. Salah satunya ialah perspektif publik atas institusi kepolisian yang tetap terpaku pada paradigma lama, yang mengasumsikan kepolisian sama dengan institusi militer. Bayley menggaris bawahi bahwa paradigma ini masih kuat di negara dengan tradisi demokrasi yang belum mapan atau negara yang cukup lama dikelola dengan cara otoriter.

Hal ini juga dirasakan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), setelah lebih dari 21 tahun berpisah dari TNI sejak 1999, yang menghadapi tiga tantangan serius terkait dengan apa yang disampaikan Bayley, yakni pertama, perspektif dan bayang-bayang budaya militer masih menjadi bagian serius dan menjadi rujukan bagi publik dalam menilai capaian Polri. Apa yang dilakukan Polri diasosiasikan dalam perspektif yang kurang lebih sama dengan TNI.

Kedua, persepsi atas perilaku dan aktivitas purnawirawan Polri juga diasosiasikan sebagai bagian dari keluarga besar Polri, sebagaimana pendekatan dan perspektif publik kepada para purnawirawan TNI.

Ada garis budaya dan tautan historis, yang membuat banyak pihak menyekeranjangkan purnawirawan Polri sebagai bagian dari institusi Polri, sebagaimana purnawirawan TNI dengan institusi TNI.

Ketiga, pembatasan atas jabatan di luar institusi Polri dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan dilarang. Ada sejumlah jabatan di luar Polri yang dijabat perwira aktif Polri menjadi penguat atas adagium dwifungsi Polri yang berkembang di publik.

Pepatah atau adagium tersebut kemudian menjadi titik bidik baru bagi Polri di tengah transformasi menjadi kepolisian modern. Publik masih bepersepsi bahwa kepolisian sama dengan militer. Jadi, hal yang dilarang dijabat TNI juga otomatis dilarang dijabat perwira TNI. Padahal, ada sejumlah jabatan yang memang terkait dengan peran dan fungsi Polri.

Ketiga tantangan tersebut menjadi satu ikatan atas apa yang publik persepsikan dan pikirkan terkait dengan Polri. Betapa pun banyak jajak pendapat oleh lembaga sigi menyatakan Polri telah jauh lebih baik, bahkan selalu menduduki tiga besar institusi yang dipercaya publik selama lima tahun terakhir, hal tersebut belum cukup bisa mengikis persepsi atas tiga hal tersebut di atas. Ada semacam anomali yang berkembang bahwa capaian yang dilakukan Polri selama ini tidak berbanding lurus dengan persepsi publik atas Polri.

Hal itu mencerminkan bahwa meski Polri baik dan diapresiasi atas kinerjanya, di sisi yang lain publik masih meyakini bahwa budaya dan perilaku Polri masih belum berubah sepenuhnya menjadi kepolisian modern.

Dinamis

Selama kurun waktu 21 tahun sejak pemisahan Polri dan TNI pada era Presiden Habibie dengan Instruksi Presiden No 2/1999, dan kemudian dikuatkan dengan Tap MPR No VI/2000, Polri berada dalam posisi yang dinamis.

Permasalahan terkait dengan efek negatif dari pemisahan Polri dan TNI juga kerap kali menghiasi pemberitaan media. Namun, dalam lima tahun terakhir, upaya untuk memperkuat pelembagaan Polri menemukan momentumnya. Hal itu menjadi penegas bahwa Polri juga bisa sejajar kinerjanya dengan institusi lain. Termasuk KPK dan juga TNI.

Pada konteks ini sesungguhnya Polri berada dalam posisi yang lebih tegas karena, secara normatif, posisi TNI sebagai institusi yang pernah bersama Polri hampir 40 tahun mendapatkan persepsi yang baik di mata publik. Jadi, secara institusi harusnya Polri juga mampu memosisikan diri lebih baik.

Residu pascapemisahan TNI dan Polri menjadi bagian dari membangun kompetisi keduanya menjadi yang terbaik, di mata publik. Adagium dwifungsi Polri menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kompetisi keduanya.

Pergeseran dari dwifungsi TNI menjadi dwifungsi Polri dalam pendekatan Bayley (1996) tidak terlepas dari konsekuensi dari pergeseran aktor dalam sistem politik otoriter ke demokratis.

Hal yang sebelumnya dilakukan militer kemudian bergeser dilakukan kepolisian. Apa yang melekat sebelumnya di militer kemudian juga dipersepsikan melekat di kepolisian.

Harus diakui pula bahwa adagium dwifungsi Polri juga menemukan pembenarannya saat sejumlah posisi strategis pemerintahan kemudian dijabat purnawirawan atau perwira aktif Polri. Pada konteks ini juga, publik cenderung tidak mau tahu tentang argumentasi dan alasan atas kebijakan tersebut. Jadi, pilihan untuk menjelaskan atas kebijakan yang dibuat dalam penempatan purnawirawan dan perwira Polri pada posisi strategis harus juga diikuti kinerja yang lebih baik.

Polri tidak perlu lagi terganggu dengan tudingan, dan kecaman, dari sebagian publik atas kebijakan penempatan sejumlah perwira aktif dan juga purnawirawan Polri pada posisi strategis. Selama hal itu terkait dengan tugas Polri, hal itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peran dan fungsi Polri itu sendiri.

Justru, yang paling penting untuk dipertimbangkan secara serius ialah bagaimana mengupayakan revisi UU No 2/2002 tentang Polri agar tidak lagi multiinterpretasi atas peran dan fungsi Polri. Dengan demikian, tuduhan dan tudingan kepada Polri yang mengambil dan menduduki jabatan strategis tidak lagi menjadi masalah yang berlarut. Selamat ulang tahun ke-74, Polri!

BERITA TERKAIT