02 July 2020, 06:00 WIB

Sinyal Komunikasi Jokowi


Gun Gun Heryanto Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute, Dosen Komunikasi Politik UIN Jakarta, dan Presidium Asosiasi Ilmuwan Komunikasi Politik Indonesia (AIKPI) | Opini

PANGGUNG politik nasional kembali menghangat. Hal ini terkait dengan komunikasi politik Jokowi yang secara terbuka mengkritik kinerja para menterinya di Kabinet Indonesia Maju. Pernyataan keras, pedas, dan eksplisit dikuatkan dengan gestur ekspresif menandai Jokowi sedang tidak happy!

Membaca makna

Dalam perspektif komunikasi politik, tidak ada pernyataan aktor politik yang tanpa intensi memengaruhi lingkungan politik. Pakar komunikasi politik Robert E Denton Jr & Gary C Woordward dalam Political Communication in America (1990) menyatakan karakteristik utama komunikasi politik adalah intention (tujuan) pengirimnya untuk memengaruhi lingkungan politik. Hal ini pun berlaku pada Jokowi. Panggung pidatonya di depan ja jaran menteri kabinet menjadi narasi yang harus dimaknai.

Indikator komunikasi Jokowi memiliki intensi terlihat dari proses diseminasi pidatonya ke khalayak luas, melalui seleksi informasi oleh para gatekeeper di istana. Jokowi berpidato pada Kamis, 18 Juni dan ramai publikasi informasi pada Minggu, 28 Juni 2020. Artinya, memang informasi itu disengaja istana sebagai pemantik diskursus publik.

Dalam teori manajemen privasi komunikasi dari Sandra Petronio di bukunya, Boundaries of Privacy: Dialectics of Disclosure (2002), komunikator pasti memiliki pertimbangan dan pilihan peraturannya sendiri mengenai apa yang harus dikatakan dan apa yang harus disimpan dari publik. Jadi, sudah jelas bahwa pesan yang meluncur dari istana ini terencana, by design dan dimaksudkan memengaruhi para pihak.

Jika menelaah narasi komunikasinya, pesan tersusun membentuk tiga gugusan utama. Pertama ketidakpuasan Presiden atas kinerja para menteri di tengah krisis pandemi covid-19.

Kedua, penekanan pada perlunya langkah tidak biasa atau extraordinary dalam konteks manajemen krisis. Ketiga, kemungkinan sanksi bagi mereka yang berkinerja buruk dengan penekanan pada terbukanya opsi reshuffl e, atau bahkan pembubaran lembaga instansi yang dianggap tidak memiliki performa bagus.

Benang merah dari ketiganya bermuara pada kejengkelan yang diekspresikan secara budaya komunikasi konteks rendah (low context culture), untuk mengirim sinyal komunikasi lebih jelas, eksplisit dan langsung dipahami.

Ada dua makna dari peristiwa ini, yakni makna ke dalam dan ke luar. Makna ke dalam terhubung dengan cara Jokowi mengefektifkan kembali rentang kendali atas kinerja para menteri. Presiden tampak secara demonstratif ingin memastikan bahwa dirinya memiliki otoritas penuh dan berada di puncak hierarki birokrasi.

Rentang kendali ini indikatornya terlihat dari beberapa kali Jokowi menyebutkan, jika diperlukan, dirinya akan mengeluarkan perppu dan peraturan lainnya. Selain juga menyebutkan, beberapa evaluasi atas pos-pos kementerian yang dianggapnya belum optimal dalam menangani krisis covid-19.

Jokowi menyebut Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, beberapa pos di Kementerian Perekonomian. Indikator lainnya tentu saja ancaman reshuffle yang menjadi hak prerogatif presiden. Makna ke luar terhubung dengan persuasi ke publik terutama di tengah deraan pandemi. Konstruksi realitas simbolis yang disajikan terhubung dengan keseriusan Presiden dalam memastikan bahwa kabinetnya berkomitmen untuk membenahi kekurangan dengan mengevaluasi kinerja para menteri.

Paling tidak, pesan itu diharapkan menjadi manajemen pengelolaan kesan (impression management) yang bisa menjembatani Jokowi dengan harapan publik yang tinggi akan hadirnya negara, dalam hal ini pemerintah, untuk mengatasi pandemi.

Reshuffle, mungkinkah?

Sinyal komunikasi Jokowi tentu menjadi sangat politis. Terutama saat dihubungkan banyak pihak, khususnya media massa, dengan kemungkinan perombakan Kabinet Indonesia Maju.

Ada dua peluang yang sama besarnya dalam membaca kemungkinan reshuffle. Peluang pertama, pernyataan ini bisa dimaknai sebagai prakondisi atau sebut saja uji reaksi (testing the water), dari para menteri dan juga publik.

Presiden Jokowi diasumsikan sudah memiliki data, masukan, dan pertimbangan mengenai kinerja para menterinya. Namun, sangat mungkin jikapun ada perombakan, sepertinya tidak di bulan ini mengingat mengganti menteri di tengah pandemi juga bisa jadi bukan menyelesaikan masalah, bahkan bisa menimbulkan masalah baru.

Peluang kedua, Jokowi memang berniat merombak para menterinya dalam waktu dekat. Jokowi dalam pidatonya eksplisit menyatakan membuka peluang reshuffle bahkan pembubaran institusi. Sinyal komunikasinya ialah Jokowi bisa mengambil cara-cara yang tidak biasa dalam konteks manajemen krisis. Termasuk mengganti timnya yang tidak berkinerja bagus.

Kalau melihat pola perombakan kabinet di periode pertama, Jokowi pernah melakukannya empat kali. Perombakan pertama 12 Agustus 2015, artinya 10 bulan pertama setelah dilantik. Perombakan kedua pada 27 Juli 2016. Perombakan ketiga pada awal Januari dan perombakan keempat pada 15 Agustus 2018. Jika melihat pola periode pertama, sangat mungkin sekali Jokowi juga merombak kabinetnya sebelum genap satu tahun.

Bagi publik, sebenarnya yang terpenting ialah perbaikan kinerja pemerintah secara signifi kan. Perombakan sendiri kerap dipersepsikan elitis. Jikapun tetap mau dilakukan, bukan semata menjawab 'reshuffle untuk siapa?', melainkan 'untuk apa?'.

Pandemi menuntut akselerasi kinerja para menteri dalam arus besar penanggulangan masalah yang dipimpin Presiden. Jika perombakan sekadar tambal sulam, ada baiknya Presiden memprioritaskan hal lain daripada menimbulkan kegaduhan.

BERITA TERKAIT