02 July 2020, 01:45 WIB

Palestina Tolak Dana Bersyarat Uni Eropa


MI | Internasional

ORGANISASI masyarakat sipil Palestina telah membentuk kampanye nasional yang menolak dana bersyarat Uni Eropa. Pasalnya, dalam proposal hibah UE itu, setidaknya tujuh partai politik Palestina dikelompokkan sebagai organisasi teroris.

UE juga meminta organisasi masyarakat sipil Palestina untuk memeriksa sejumlah individu untuk memastikan mereka tidak berafi liasi dengan parpol tersebut. Namun, kondisi itu dinilai sebagai upaya mengkriminalisasi perjuangan Palestina dalam melawan pendudukan Israel.

“Pengenaan klausul dan tindakan pembatasan UE merupakan kriminalisasi terhadap perjuang an pembebasan Palestina dan pejuang kemerdeka an berdasarkan kriteria dan standar Barat,” kata juru bicara kampanye pendanaan bersyarat anti-UE, Lubnah Shomali, kemarin.

“Klausul itu tidak mempertimbangkan status hukum Palestina di bawah hukum internasional sebagai negara dan rakyat yang menghadapi penindasan dan dominasi kolonial asing,” sambungnya seperti dikutip situs Aljazeera.

Menurut Pasal 1.5 Lampiran II yang tercantum dalam ketentuan umum kontrak hibah UE, be berapa faksi Palestina, seperti Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP) terdaftar sebagai kelompok atau entitas teroris dalam daftar sanksi UE. Klausul itu juga menyerukan organisasi sipil untuk menyaring individu yang terlibat.

Masyarakat sipil Palestina mengecam hal itu. Mereka menilai klausul sebagai bentuk paksaan terhadap rakyat Palestina. Hal ini akan menciptakan situasi yang organisasi penerima dipaksa untuk menentukan siapa yang dapat dan tidak dapat mengambil hibah. “Tindakan seperti itu berada di bawah wewenang negara dan lembaga pemerintah, bukan organisasi sipil,” kata Shomali.

Kampanye nasional Palestina untuk menolak pendanaan bersyarat UE telah ditandatangani sekitar 230 organisasi sipil Palestina. Mereka menyerukan UE untuk mencabut klausul antiterorisme dari kontraknya dengan lembagalembaga masyarakat sipil Palestina.

Shomali mengatakan kampanye ini tidak menentang pendanaan bersyarat ketika berkaitan dengan persyaratan administrasi atau keuangan. “Namun, kami menentang kondisi yang memarginalkan atau menyangkal hak-hak kami yang tidak dapat dicabut,” tegasnya.

Gerakan itu berjanji untuk mengambil tindakan lebih lanjut di tingkat internasional dan domestik. “Faksi dan kekuatan politik Palestina bukanlah organisasi teroris,” tulis pernyataan bersama kampanye tersebut. (Van/X-11)

BERITA TERKAIT