01 July 2020, 06:00 WIB

Perempuan Politik dan Penanganan Pandemi


Dwi Septiawati Djafar Ketua Umum DPP Kaukus Perempuan Politik Indonesia | Opini

PANDEMI covid-19 telah meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan kita. Awalnya persoalan kesehatan, tapi kini telah berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis sosial budaya.

Perhatian kita yang pada awalnya ialah angka statistik jumlah korban terinfeksi positif, ODP, dan PDP, kini telah disuguhkan data tentang jumlah perkerja yang di-PHK dan pengangguran yang terus meningkat, pertumbuhan ekonomi yang melambat, serta angka daya beli masyarakat yang kian menurun.

Apa peran kontributif yang dapat dilakukan perempuan politik dalam situasi pandemi ini?

Imbas covid-19 pada perempuan

Pandemi covid-19 juga telah membawa sejumlah persoalan pada kaum perempuan. Jika perempuan terdampak, dengan peran kulturalnya sebagai istri dan atau ibu di dalam rumah tangga, dapat dipastikan implikasinya merembet pada anak-anak dan keluarga.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada saat diskusi daring DPP KPPI menyebutkan sejumlah persoalan imbas covid-19 yang menyentuh perempuan. Pertama, pekerja perempuan yang mengalami PHK akibat sektor industri mengurangi atau menghentikan produksi.

Kedua, beban perempuan yang makin meningkat di rumah akibat stay at home, bekerja, dan belajar dari rumah. Perempuan sebagai istri atau ibu selain melakukan pekerjaan profesional dari rumah, ia juga harus menjadi guru, juru masak, sekaligus perawat saat ada keluarga yang sakit.

Ketiga, kesulitan perempuan pekerja migran Indonesia yang harus kembali karena negara tempat mereka bekerja menerapkan kebijakan lockdown, padahal sebagian besar mereka ialah tulang punggung keluarga.

Keempat, isu terjadinya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga akibat lebih lama berada di rumah bersama dalam keadaan tertekan.

Kelima, kesulitan yang dialami perempuan kepala keluarga atau yang berasal dari keluarga prasejahtera memenuhi kebutuhan hidup.

Dalam situasi krisis, kita dituntut melakukan peran kontributif sebagai wujud kepedulian pada lingkung an, juga sebagai bentuk tanggung jawab sosial warga negara. Terlebih, perempuan politik sebagai entitas yang memiliki kepentingan membangun basis sosial.

Peran kontributifnya bukan saja sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, melainkan juga keniscayaan yang melekat pada posisinya. Sebagaimana kita tahu, basis sosial ini pada saatnya nanti dapat dikapitalisasi menjadi basis dukungan bagi perempuan politik yang akan mengantarkannya duduk di parlemen.

Peran kontributif dan rekomendasi

Perempuan politik baik secara personal maupun institusional bergerak melawan pandemi dengan melakukan edukasi pada masyarakat mengenai pentingnya rajin mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker saat keluar rumah, menjaga jarak, dll.

Beragam alat komunikasi, informasi, dan edukasi dbuat mulai dalam bentuk selebaran, digital flyer, video tutorial, dan turun langsung menjumpai masyarakat di jalanjalan. Perempuan politik juga bergerak mengumpulkan donasi guna menyediakan kebutuhan pokok dan mendistribusikannya pada warga terdampak. Di beberapa tempat lain, mereka bergerak membuat fasilitas cuci tangan di tempattempat publik, misalnya, di pasar ataupun rumah susun.

Bahkan, dengan menggandeng sejumlah mitra, perempuan politik memberi perhatian pada tenaga kesehatan dengan menyumbangkan APD dan multivitamin. Khusus untuk ibu hamil dan balita, di beberapa tempat, perempuan politik meneruskan bantuan Kemenkes berupa biskuit makanan tambahan.

Dalam webinar Peran Kontributif Perempuan Politik dalam Penanganan Pandemi Covid-19, telah dihasilkan sejumlah rekomendasi guna memberikan solusi atas persoalan perempuan pada masa pandemi.

Pertama, mendorong sinergisitas pemerintah dan elemen gerakan perempuan poltik dalam melakukan edukasi kepada masyarakat, proses distribusi bantuan, dan penanganan masalah khusus perempuan dalam mengakselerasi penanganan covid-19. Sinergisitas ini dapat dilakukan di tingkat pusat dan juga di tingkat wilayah (provinsi dan kabupaten/kota).

Kedua, mendorong adanya jaminan perlindungan, pendampingan, dan advokasi pada perempuan terdampak covid-19 terkait penambahan beban kerja, kesulitan kerja baik pemenuhan kebutuhan pokok maupun ketika perempuan menjadi korban PHK ataupun korban kekerasan.

Ketiga, mendorong adanya dukungan pada kelompok perempuan pelaku usaha dan pekerja bukan penerima upah agar tetap survival, baik dalam bantuan permodalan, pendampingan usaha, maupun pemasaran berbasis IT.

Keempat, mendorong adanya Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikoordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten/kota. Karena itu, bantuan tepat sasaran dan meminimalisasi persoalan/ konflik di masyarakat. Kita berharap perempuan kepala keluarga, terlebih dari keluarga prasejahtera, mendapat perhatian khusus dalam penerimaan bansos.

Bukan sebuah kebetulan bahwa sejumlah negara yang dianggap berhasil dalam penanganan pandemi covid-19 dipimpin perempuan. Mereka merupakan pemimpin yang menangani wabah bukan hanya dengan akal rasionalitas dan ketegasan, melainkan juga dengan segenap jiwa raganya.

Mereka mengayomi rakyatnya laksana seorang ibu yang menjaga dan merawat anaknya dengan penuh cinta, kasih saying, dan empati selayaknya mereka jadi rujukan perempuan politik Indonesia.

BERITA TERKAIT