01 July 2020, 05:22 WIB

Menkeu Sebut Kondisi Indonesia Lebih Baik


Mir/X-6 | Ekonomi

MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara menyeluruh masih akan lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain meskipun pada kuartal II 2020, perekonomian negeri ini diprediksi bakal tumbuh minus 3,8%.

Hal itu dipaparkan Sri Mulyani dalam konferensi pers bertema Kondisi ekonomi terkini Indonesia dan proyeksi akhir 2020 di Jakarta, kemarin. Menkeu pun merujuk berbagai prediksi pertumbuhan ekonomi negara-negara lain pada 2020 yang akan terkontraksi akibat pandemi covid-19.

“Estimasi di Amerika negatif mendekati 10%, Inggris minus 15%, Jerman kontraksi 11%, Prancis minusnya bahkan sampai 17%, Jepang 8%,
bahkan India yang selama ini dianggap negara berkembang sama seperti Indonesia yang pertumbuhannya tinggi, diperkirakan kontraksinya bisa mencapai 12%,” imbuh Sri Mulyani.

Kondisi bahwa Indonesia akan ikut terpengaruh, masih menurut Menkeu, menjadi tantangan bagi semua. “Kita melakukan berbagai langkah pencegahan covid-19 dalam bentuk PSBB (pembatasan sosial berskala besar) atau berbagai langkah yang kemudian memengaruhi ekonomi kita di kuartal II. Estimasi kami di kementerian keuangan -3,8%. Bayangkan dengan negara maju tadi,” sambung dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 3,8% pada kuartal II 2020 berasal dari berbagai indikator yang dapat dikalkulasikan. Akan tetapi, angka pasti dari pertumbuhan itu baru akan terlihat saat kuartal II usai.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Vid Adrison, berpandangan pertumbuhan ekonomi nasional, baik secara menyeluruh maupun per kuartal, tidak dapat diprediksi lantaran pandemi covid-19.

Agar roda perekonomian kembali berputar seperti yang diharapkan, Vid menyebutkan setidaknya tiga syarat utama yang harus dilakukan. “Pertama, seberapa lama covid ini akan menyebar terus, kapan kita bisa menghentikan. Kedua, seberapa banyak porsi masyarakat yang incomenya itu bergantung aktivitas fi sik. Ketiga ialah efektivitas dari kebijakan pemerintah,” pungkasnya. (Mir/X-6)

BERITA TERKAIT