30 June 2020, 14:57 WIB

Menkeu: Dibandingkan Negara Lain, Ekonomi Indonesia Lebih Baik


M. Ilham Ramadhan Avisena | Ekonomi

PANDEMI covid-19 telah mengguncang perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi sejumlah negara maju bahkan terancam kontraksi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menilai ekonomi Indonesia secara menyeluruh masih lebih baik dibandingkan negara lain. Walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2020 diprediksi minus 3,8%.

"Estimasi di Amerika negatif mendekati 10%, Inggris minus 15%, Jerman kontraksi 11%, Perancis minusnya bahkan sampai 17%, Jepang 8%. Bahkan, India yang selama ini dianggap pertumbuhannya tinggi, kontraksinya bisa mencapai 12%," papar Ani, sapaan akrabnya, dalam konferensi pers, Selasa (30/6).

Baca juga: Jokowi: Tujuh Perusahaan Segera Relokasi Pabrik ke Indonesia

"Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Bahwa Indonesia akan terpengaruh. Kita melakukan berbagai langkah pencegahan covid-19, yang kemudian memengaruhi ekonomi di kuartal II 2020. Estimasi kami (pertumbuhan ekonomi) minus 3,8%. Bayangkan dengan negara maju tadi," imbuhnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia menyebut prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,8% pada kuartal II 2020, mengacu kalkulasi sejumlah indikator. Namun, realisasi pertumbuhan ekonomi baru kuartal II 2020 bisa terlihat setelah periode itu usai.

"Tentu kita akan melihat pada saat BPS (Badan Pusat Statistik) menyampaikan angka kuartal II 2020 di Agustus mendatang," jelas Ani.

Baca juga: BI: Ekonomi Mulai Membaik Pada Semester II 2020

Kepala Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia, Vid Adrison, menuturkan pertumbuhan ekonomi nasional tergolong baik secara keseluruhan. Akan tetapi, sulit diprediksi saat pandemi covid-19 melanda.

Lebih lanjut, dia menyatakan ada tiga syarat utama agar roda perekonomian kembali berputar. "Pertama, seberapa lama covid-19 akan menyebar terus, kapan kita bisa menghentikan. Kedua, seberapa banyak porsi masyarakat yang income-nya bergantung aktivitas fisik. Ketiga, efektivitas dari kebijakan pemerintah," urai Vid.(OL-11)

 

BERITA TERKAIT