30 June 2020, 14:21 WIB

Jelang Pilkada, 283 ASN Terbukti Melanggar Netralitas


Faustinus Nua | Politik dan Hukum

KOMISI Aparatur Sipil Negara (KASN) mencatat sepanjang Januari-Juni, terdapat 369 pegawai ASN yang dilaporkan melanggar netralitas jelang Pilkada 2020.

Dari data tersebut, 283 ASN dinyatakan terbukti melanggar netralitas dan ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian (PPK).

"Berdasarkan data sampai 25 Juni, tercatat 369 pegawai ASN yang dilaporkan. Sebanyak 283 ASN yang melanggar dapat rekomendasi dan sanksi pelanggaran netralitas. Dengan tindak lanjut sanksi dari PPK baru kepada 99 ASN atau 34,9%," papar Ketua KASN, Agus Pramusinto, dalam kampanye virtual, Selasa (30/6).

Baca juga: Pilkada Diundur, Ada Tambahan 456 Ribu Pemilih Pemula

Lebih lanjut, Agus menjelaskan pelanggaran terjadi hampir di 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. Terdapat 10 daerah dengan jumlah pelanggaran netralitas ASN tertinggi. Rinciannya, Sukoharjo, Purbalingga, Wakatobi, Sumbawa, Banjarbaru, Muna Barat, Nusa Tenggara Barat, Banggai, Dompu dan Muna.

Adapun pelanggaran yang dilakukan dengan cara kampanye atau sosialisasi di media sosial mencapai 27%. Kemudian, pelanggaran melalui pendekatan ke partai politik terkait pencalonan kepala daerah atau wakil mencapai 21%. Memasang spanduk atau baliho promosi diri atau orang lain sebanyak 13%. Selanjutnya, mendeklarasikan bakal calon 9% dan menghadiri deklarasi pasangan calon sekitar 4%.

Baca juga: Pilkada 2020, Pemilih dan Petugas Wajib Pakai Masker

"Jabatan yang melakukan pelanggaran, yaitu pimpinan tinggi 36%, fungsional 17%, adminitrator 13%, pelaksana 12%, kepala wilayah camat/ lurah 7%," imbuh Agus.

Menyoroti temuan tersebut, pihaknya harus meningkatkan upaya pencegahan. KASN telah menerapkan berbagai langkah strategis. Seperti, restrukturisasi lembaga, penyusunan pedoman, hingga peningkatan pengawasan. Pihaknya terus melakukan kampanye netralitas ASN, sekaligus bekerja sama dengan Bawaslu dan KPK.(OL-11)

 

 

BERITA TERKAIT