30 June 2020, 05:15 WIB

Polis Tetap Bisa Dibayar


Rif/Ykb/P-2 | Politik dan Hukum

KEJAKSAAN Agung RI menyarankan nasabah Wanaartha Life (PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha) untuk menempuh jalur hukum terkait dengan ketidakmampuan Wanaartha Life menunaikan kewajibannya kepada pemegang polis asuransi.

Seperti diketahui, ketidakmampuan Wanaartha Life dalam pembayaran kepada pemegang polis asuransi disebabkan pemblokiran dan penyitaan rekening efek Wanaartha Life yang dilakukan Kejagung terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

“Jika nasabah merasa dirugikan, nasabah dapat menempuh jalur hukum,” ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono, dalam keterangannya, di Jakarta, kemarin.

Ia meminta seluruh nasabah untuk dapat mengikuti proses peradilan yang sedang berjalan. Meski begitu, pihak perusahaan asuransi dapat tetap menjalankan kewajiban membayar polis kepada para nasabah. “Sepengetahuan saya, polis nasabah asuransi yang telah jatuh tempo wajib dibayar perusahaan asuransi,” tuturnya.

Sejumlah nasabah Wanaartah Life mengeluhkan pemblokiran yang dilakukan Kejagung pada 21 Januari 2020 sebagai tindak lanjut penyidikan kasus korupsi Jiwasraya. Akibat dari pemblokiran tersebut, proses klaim dari nasabah menjadi terganggu, yang berakibat Wanaartha Life gagal bayar polis.

Di tempat terpisah, berlangsung kelanjutan sidang gagal bayar lembaga keuangan lain, yakni Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta. Upaya penyelesaian kewajiban atas permasalahan gagal bayar debitur yang dialami para kreditur Indosurya belum juga menemui titik terang.

Dalam sidang beragendakan melakukan rencana perdamaian antara debitur dan kreditur atau nasabah, tim pengurus menetapkan kreditur yang belum diakui untuk mendapatkan persetujuan diakui.

Namun, kuasa hukum kreditur Sukisari mengatakan pembahasan soal perdamaian yang diajukan pihak debitur belum memuaskan pihak kreditur. Pasalnya, saat mempresentasikan rancangan perdamaian, pihak yang mempresentasikan bukanlah dari debitur. Sidang pun dilanjutkan pada Kamis (2/7), di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sebelumnya, dari sidang penundaan kewajiban pembayaran utang, didapat 5.271 tagihan kreditur senilai hingga Rp13,87 triliun. (Rif/Ykb/P-2)

BERITA TERKAIT