30 June 2020, 03:37 WIB

Bantu Presiden Atasi Krisis


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

RESHUFFLE sejatinya merupakan kebijakan yang ingin dihindari oleh Presiden Joko Widodo. Namun, jika kinerja kabinet tak kunjung
membaik, opsi itu, suka tidak suka, bakal dijalankan.

Seluruh menteri di Kabinet Indonesia Maju, pemimpin instansi pemerintahan dan lembaga negara pun diminta mengadopsi pandangan, semangat, dan spirit yang sama serta bekerja dengan kecepatan penuh di tengah krisis ekonomi dan kesehatan saat ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan hal itu saat memberikan pernyataan resmi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Sebelumnya, dalam rapat kabinet pada 18 Juni 2020, yang videonya baru diunggah Minggu (28/6), Presiden memberikan peringatan keras kepada jajarannya untuk mengambil langkah luar biasa dalam menangani krisis. Pasalnya, sejumlah menteri dinilai bekerja tak sesuai ekspektasi dalam menangani pandemi covid-19 .

Moeldoko menambahkan, Presiden telah menyampaikan peringatan beberapa kali. Namun, hingga 18 Juni lalu, progres kinerja kabinet masih belum terlihat. Kepala Negara pun meluapkan kekesalan. “Itu peringatan kesekian kali. Ini adalah situasi krisis yang perlu ditangani secara luar biasa,” ujar Moeldoko.

Moeldoko pun mengulangi kembali sejumlah poin peringatan Presiden dalam video unggahan Minggu (28/6). Di antaranya, pertama, progres sektor kesehatan masih lemah. Dana percepatan penanganan covid-19 sebesar Rp75 triliun, baru 1,53% yang tersalurkan.

Kedua, sinergi antara Kementerian Kesehatan dan pemerintah daerah serta BPJS Kesehatan disebut kurang baik. Pendataan tenaga medis yang terlibat dalam penanganan pandemi juga tidak berjalan sesuai skenario.

Ketiga, sektor sosial juga masih membutuhkan perbaikan terkait dengan data penerima bantuan sosial. Keempat, di sektor bisnis, para pelaku usaha di sektor mikro, kecil, dan menengah pun diminta segera memperoleh stimulus agar usaha mereka berjalan lancar. “Kita tidak mau ada yang terkena PHK. Itu butuh strategi besar. Pikiran menteri-menteri semua harus ke sana. Jangan pikir ke mana-mana lagi. Hanya bantu Presiden!” tegas Moeldoko.

Teguran keras

Pakar komunikasi politik Gun Gun Heryanto menilai ancaman Jokowi mengganti menteri berkinerja buruk lebih merupakan peringatan sekaligus menguji reaksi publik atau testing the water. Menurut Gun Gun, para menteri yang terkena teguran keras sudah semestinya meningkatkan kinerja dan melakukan perbaikan signifikan.

Namun, Gun Gun berpendapat saat ini bukan waktu ideal untuk merombak kabinet. Pasalnya, penanganan pandemi membutuhkan kerja cepat dan jika itu dilakukan, menteri baru belum tentu bisa langsung bekerja cepat.

“Apalagi kalau menyangkut pos-pos kementerian yang terhubung penanganan covid-19. Ini jelas bukan waktu ideal karena ketika datang menteri baru, tentu manajemen biroksasi tidak bisa langsung tune-in,” ujarnya, kemarin.

Berbeda dengan Gun Gun, pengamat politik Yunarto Wijaya berpendapat ancaman reshuffle Presiden Jokowi sangat mungkin direalisasikan. Bahkan, langkah ini bisa saja dilakukan dalam waktu dekat sebelum pidato tahunan Presiden di hadapan anggota MPR pada 16 Agustus 2020.

“Jarang-jarang loh Jokowi kasih kodenya seeksplisit dan sekeras ini. Bisa-bisa sebelum pidato 16 Agustus ini kejadian,” ujar Yunarto melalui akun Twitter-nya, @yunartowijaya.

Pakar bahasa tubuh dan mikroekspresi, Monica Kumalasari, memprediksi Presiden benar-benar

akan melakukan reshuffle. “Jadi konten keseluruhan video itu adalah pengantar bahwa beliau akan mengeluarkan kebijakan baru atau melakukan reshuffle maupun membubarkan lembaga,” kata Monica.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden RI, Bey Triadi Machmudin, mengungkapkan bahwa awalnya sidang kabinet paripurna itu bersifat intern. “Namun, setelah kami pelajari, banyak hal yang baik untuk diketahui publik sehingga kami meminta izin Presiden untuk memublikasikannya. Makanya, baru di-publish hari ini,” kata Bey, Minggu (28/6). (Dhk/Ths/Ant/X-6)

BERITA TERKAIT