29 June 2020, 22:30 WIB

Menyoal Keraguan Gelaran Pilkada 2020


Siska Purba, Staf Komnas HAM RI | Opini

DITETAPAKNNYA Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 menandai akan dilangsungkannya Pilkada di beberapa wilayah Indonesia yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. PKPU ini merupakan perubahan ketiga terkait tahapan, program, dan jadwal penyelenggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota 2020.

Dalam prosesnya memang telah dimintai berbagai pandangan publik, tetapi belum secara komprehensif dan maksimal dicantumkan pengaturan yang sesuai dengan protokol kesehatan dalam kondisi pandemi covid-19 ini. Padahal, banyak wilayah baik tingkat provinsi, kabupaten/kota akan menyelenggarakan pilkada dengan kondisi wilayahnya masih terjadi peningkatan jumlah kasus baru, antara lain Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan lain-lain. 

Pembagian klaster 
Pelaksanaan pilkada di masa pandemi ini belum difasilitasi prosedur kesehatan yang jelas pada setiap tahapan, sehingga berpotensi besar terjadi penyebaran virus korona dalam pelaksanaannya. Sementara, keselamatan diri selama keberlangsungan pilkada merupakan hak asasi pemilih dan penyelenggara. Komnas HAM melalui Tim Pemantau Pilkada menilai bahwa PKPU ini belum memberikan sesuatu yang jelas terkait dengan protokol kesehatan, sehingga diusulkan mengklaster tahapan penyelenggaraan pilkada dalam tiga bagian.

Klaster pertama, terkait dengan kegiatan tahapan yang harus dilakukan secara tatap muka yang berkorelasi dengan UU yang menetapkannya. Salah satunya adalah kegiatan pemungutan suara yang harus dilakukan dengan tatap muka langsung datang ke TPS untuk memenuhi azas LUBER. Selain itu, rekapitulasi pemungutan suara juga harus dilakukan dengan tatap muka. 

Klaster kedua, tahapan yang harus dilakukan dengan daring, tanpa tatap muka. Hal ini terkait dengan proses administratif yang ada di KPU, seperti tahapan pelantikan petugas, rekrutmen petugas penyelenggara pemilu, serta pemberitahuan pengumuman. 

Klaster ketiga, kegiatan yang harus dilakukan secara daring dan tatap muka. Misalkan, penyerahan dukungan dan kampanye oleh pendukung yang berpotensi menimbulkan kerumunan. Dalam tahapan ini harus dilakukan pembatasan dengan protokol tahapan kesehatan. Baik pembatasan ruang, jarak, serta penggunaan protokol kesehatan (masker, hand sanitizier). Dengan demikian, jumlah yang hadir dalam pelaksanan pendaftaran calon pasangan bisa dibatasi jumlahnya dan sekaligus bisa dipublikasikan dengan proses daring. Komnas HAM mendorong penggunaan protokol kesehatan berdasarkan yang disebutkan oleh WHO.

Anggaran dan keterbukaan data
Terlepas dari perihal kesehatan, ketersediaan anggaran dan keterbukaan data oleh pemerintah menjadi hal yang juga penting. Pemerintah harus transparan mengenai situasi pusat dan daerah. Sudah seharusnya ada data terkait situasi daerah dan pusat, kabupaten mana yang situasinya merah tetapi akan menyelenggarakan pilkada. Dengan ketersediaan data ini, pemilih pun akan waspada dengan keadaan. Jika data ini tidak ada, masyarakat akan menganggap biasa-biasa saja keadaannya dan berpotensi terjadi lonjakan jumlah yang terpapar virus.

Sejauh ini juga diketahui bahwa daerah belum bisa secara pasti menyediakan anggaran atau menambah anggaran untuk mempersiapkan protokol kesehatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pilkada. Jika situasi belum bisa dikendalikan, penyelenggaraan pilkada akan menjadi masalah dalam pencegahan penyebaran covid-19 ini. Harus dipastikan bahwa kesehatan masyarakat terlindungi dan pilkada tidak menjadi ajang penyebaran virus.

Rekomendasi Komnas HAM
Berdasarkan kondisi yang ada, Pilkada 2020 tidak hanya sekadar terlaksananya tahapan pilkada tetapi juga memenuhi persyaratan yang mutlak dilakukan untuk keselamatan publik. Terkait pilkada serentak 2020 yang tertuang dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020, Komnas HAM merekomendasikan beberapa hal kepada KPU. 

Pertama, KPU harus segera menetapkan PKPU mengingat tahapan pilkada mulai dilaksanakan. Kedua, mendorong KPU terutama KPU kabupaten/kota untuk memperkuat kerja sama dengan otoritas kesehatan dan pemerintah setempat guna memastikan status wilayah, sehingga kebijakan yang dilakukan akurat. Serta ketiga, apabila banyak wilayah yang tidak dapat menyelenggarakan pilkada pada Desember 2020 maka keselamatan publik dan hak atas kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

Secara detail, KPU harus merumuskan skenario atau alternatif dalam penyelenggaraan pilkada dengan berdasar pada protokol kesehatan dari WHO. KPU harus memastikan tahap pilkada menggunakan protokol kesehatan secara maksimal. Para kelompok rentan (usia, sakit, wanita hamil, dan lain-lain) harus  dipisahkan dari kerumunan. Pengaturan wilayah/daerah yang secara khusus tidak memiliki kemampuan angggaran penyelenggaraan sesuai protokol kesehatan juga harus dilakukan.  

Pendapat pribadi
 

BERITA TERKAIT