29 June 2020, 21:26 WIB

MA Gandeng Australia Bikin Persidangan Daring


Mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

AUSTRALIA bermitra dengan Mahkamah Agung Indonesia mencoba teknologi ruang sidang baru yang memungkinan proses peradilan berjalan selama pandemi covid-19.
 
Departemen Dalam Negeri Australia telah mengirimkan 19 set peralatan ke pengadilan pidana Indonesia agar proses persidangan dapat didigitalkan dan dilakukan secara online.

 

Baca juga: Iuran BPJS Naik, Mahkamah Agung: Pemerintah Bebani Masyarakat!


 
Bantuan tersebut merupakan bagian dari proyek percontohan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung untuk mencoba penggunaan teknologi ruang sidang seluler di sejumlah pengadilan di Jakarta hingga ke Bandung. Tujuannya untuk  membandingkan peralatan baru dengan teknologi yang saat ini digunakan di pengadilan.
 
Teknologi mobile ini memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam melakukan persidangan pidana.
 
“Teknologi ini akan meningkatkan kapasitas pengadilan Indonesia untuk terus mendengarkan pengadilan terorisme dan kejahatan transnasional yang penting, meskipun ada gangguan yang disebabkan oleh COVID-19,” ujar Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan dalam keterangan pers yang diterima Mediaindonesia.com, Senin (29/6).
 
“Program percontohan ini akan memberikan pilihan untuk masa depan yang sedang dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung untuk memperluas penggunaan teknologi seluler di ruang pengadilan di seluruh Indonesia.”
 
Kemitraan ini adalah salah satu dari sejumlah inisiatif yang sedang dilakukan oleh MA untuk mempercepat audiensi digital, termasuk pembentukan Satuan Tugas Uji Coba Online.
 
"Mahkamah Agung menyambut kemitraan penting ini dengan Pemerintah Australia dan kami berharap dapat melihat hasil dari proyek percontohan ini," kata Wakil Kepala Kamar Pengembangan Keadilan Hakim Takdir Rahmadi
 
"Integrasi uji coba online ke dalam sistem pengadilan Indonesia tidak hanya dapat membawa keuntungan efisiensi, tetapi juga dapat membantu sistem untuk mengatasi gangguan di masa depan dan untuk meningkatkan transparansi dan akses ke keadilan dalam kasus pidana." (OL-8)
 

BERITA TERKAIT