29 June 2020, 05:11 WIB

Dewas Cari Bukti Pelanggaran


Putra Ananda | Politik dan Hukum

PENGGUNAAN moda transportasi mewah, yakni helikopter Helimousine President Service, oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menjadi polemik di ruang publik.

Pemimpin tertinggi lembaga antirasuah itu diadukan Masyarakat An- tikorupsi Indonesia (MAKI) ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Firli disebut melanggar kode etik pimpinan KPK untuk tidak bergaya hidup mewah.

Pengaduan sudah sampai di meja kerja Dewas KPK. Saat ini Dewas KPK tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait dengan laporan dari Koordinator MAKI Boyamin Saiman tersebut.

Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean mengaku sudah meminta keterangan sejumlah pihak. “Tentu pihak yang diadukan (Firli) juga akan diklarifi kasi oleh Dewas,” kata Tumpak.

Senada, anggota Dewas KPK Albertina Ho menuturkan Dewas akan mengumpulkan bukti-bukti laporan gaya hidup mewah dari seorang Ketua KPK. Bukti-bukti tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya akan diklarifikasi kepada Firli. “Dikumpulkan dulu bukti-bukti, juga melalui klarifikasi,” ujar Albertina.

Dewas dikabarkan sudah memeriksa Firli Bahuri terkait dengan penggunaan helikopter mewah, pada Kamis (25/6). Hal ini dibenarkan anggota Dewas yang lainnya, Syamsuddin Haris. “Sudah diperiksa Kamis sore.”

Haris mengatakan pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran kode etik tidak cukup didasarkan pada keterangan satu orang. Dewas masih akan mengumpulkan bukti dan meminta keterangan saksi, serta pihak lain yang memiliki informasi terkait dengan laporan tersebut.

Firli disebut menggunakan helikopter mewah saat kunjungan kerja maupun pribadi ke Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, pada 20 Juni 2020. MAKI mengatakan Firli diduga menggunakan helikopter saat berziarah ke makam orangtuanya di daerah tersebut.

Berbeda dengan MAKI, mantan Pelaksana Tugas Pimpinan KPK Indriyanto Seno Adji berpandangan tidak ada pelanggaran kode etik oleh Firli. Ia meminta masyarakat untuk melihat dalam konteks yang lebih jelas.

“Meskipun melalui jalur darat memungkinkan, tapi mengingat daya guna, cepat dan tanggap, dalam tugas-tugas tertentu, pimpinan KPK diperbolehkan menggunakan jasa transportasi udara,” ujar Indriyanto kepada Media Indonesia, kemarin.

Tidak hanya berlaku pada pimpinan, seluruh personel pun, dalam upaya pencegahan dan penindakan, juga dalam tugas-tugas tertentu, diperkenankan mengambil alternatif jalur udara bila sangat diperlukan.

“Ini bukan pola hedonisme. Saya yakin bahwa Ketua KPK memahami ini semua. Beliau sangat profesional terhadap regulasi internal etika KPK. Beliau bukan personel baru di KPK dan sangat memahami ini semua,” tutur Indriyanto.

Terkait dengan pengaduan yang disampaikan MAKI, ia mengungkapkan hal tersebut wajar. Kritik dan masukan diperlukan untuk memperkuat lembaga antirasuah di Tanah Air. (Pra/Rif/P-2)

BERITA TERKAIT