29 June 2020, 04:23 WIB

Kerja Ekstra atau Reshuffle


Andhika Prasetyo | Politik dan Hukum

UPAYA menghentikan pandemi covid-19 belum membawa hasil. Presiden Joko Widodo pernah memerintahkan kepada jajarannya agar pada Mei 2020, kurva kasus positif korona di Indonesia menurun.

Faktanya, di penghujung Juni ini, jumlah kasus positif covid-19 justru bertambah masif setiap hari. Presiden pun naik pitam dan sempat memberi peringatan keras kepada menteri-menteri yang tidak bekerja dan memimpin instansi dengan baik. Peringatan itu dilontarkan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

“Tindakan-tindakan extraordinary keras akan saya lakukan. Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-
mana saya,” tegas Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna 18 Juni, yang videonya baru diunggah ke Youtube, kemarin.

Sejumlah program terkait covid-19 dilaporkan jalan di tempat. Misalnya program di bidang kesehatan. Dalam tiga bulan terakhir, pemerintah telah menyiapkan Rp75 triliun untuk sektor itu. Namun, hingga kemarin, dana yang tersalurkan baru 1,35%.

“Uang beredar di masyarakat berhenti ke situ semua. Segera itu keluarkan, sehingga memicu ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter,
dokter spesialis, tenaga medis, segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan,” tegas Presiden.

Di sektor ekonomi, Kepala Negara juga tidak melihat progres signifikan. Bahkan, ada kementerian yang dinilai menghambat percepatan pemberian stimulus. “Segera berikan stimulus ekonomi ke usaha kecil, usaha mikro. Jangan biarkan mereka mati dulu, baru kita bantu. Enggak ada artinya. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit serupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita!”

Presiden pun meminta semua menteri tidak menganggap kondisi pandemik sebagai situasi normal. “Langkah-langkah extraordinary betul-betul harus kita lakukan. Saya membuka entah langkah politik, entah langkah-langkah pemerintahan, akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita,” tegas Presiden.

Lima provinsi

Juru bicara pemerintah untuk covid-19 Achmad Yurianto melaporkan jumlah penambahan kasus positif covid-19, kemarin, sebanyak 1.198 orang. Dengan demikian, totalnya menjadi 54.010 pasien. Dari jumlah itu, 22.936 dinyatakan sembuh dan 2.754 meninggal. Jawa Timur, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Barat disebut sebagai wilayah dengan jumlah pasien covid-19 terbanyak.

Ahli epidemiologi Universitas Indonesia Syahrizal Syarif mengatakan Jatim dan DKI Jakarta merupakan dua daerah yang perlu diperhatikan. “Kedua provinsi perlu diultimatum. Wabah di DKI masih fl uktuatif dan di Jatim memang meningkat tajam,” ungkap Syahrizal Syarif, kemarin.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyatakan pihaknya telah menyiapkan action plan untuk menekan angka penularan di Jatim. Di Surabaya, misalnya, upaya itu dilakukan dengan membagikan pelindung wajah kepada pedagang pasar tradisional.

Di Makassar, anggota Tim Pakar Medis Penanganan Covid-19 Sulawesi Selatan, Syafri Kamsul, menyatakan tengah mengusung konsep pemberian reward bagi kabupaten/kota di Sulsel yang mampu menekan angka penularan virus hingga membuat wilayahnya masuk kategori zona hijau. (Fer/Ins/FL/LN/HS/X-6)

BERITA TERKAIT