28 June 2020, 19:56 WIB

Ketua KPK Firli: Besarannya Insentif Kartu PrakerjaSudah Cukup


Cahya Mulyana | Politik dan Hukum

PROGRAM kartu prakerja sangat baik dalam menanggulangi pemutusan hubungan kerja (PHK). Besaran insentif sudah cukup memenuhi kebutuhan korban PHK selama masa transisi hingga mendapatkan pekerjaan baru.

‘’Sedangkan nilai insentif sudah cukup memadai karena insentif berlanjut untuk beberapa bulan. Jadi bukan hanya untuk biaya pelatihan tetapi juga para peserta juga mendapatkan insentif," papar Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri kepada mediaindonesia.com, Minggu (27/6).

Menurut dia, alasan tersebut membuat KPK tidak merekomendasikan kenaikan insentif dari hasil kajian perbaikan pelaksanaan program kartu prakerja. Pihaknya fokus mengkaji terkait mekanisme pemilihan peserta pelatihan, pelaksanaan pelatihan dan konten pelatihan.

"KPK juga merekomendasi perbaikan mekanisme penerimaan peserta pelatihan, materi pelatihan, sertifikasi pelaksana pelatihan dan pasca pelatihan, kajian hukum atas pengadaan platform digital, serta beberapa regulasi. Dan kajian ini tidak menyentuh besaran insentif," terangnya.

Seperti diketahui, kata dia, program kartu prakerja bertujuan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 khususnya bagi para pencari kerja, pekerja yang terdampak PHK dan pekerja yang ingin meningkatkan ketrampilan.

Baca juga : 50 Ribu Lebih Pekerja Migran Indonesia akan Kembali ke Tanah Air

Pelatihan yang diberikan melalui pelatihan secara daring yang telah disediakan dengan pilihan pelatihan yang dapat dipilih dari delapan digital flatform dengan cara mendaftarkan sebagai peserta pelatihan. Para peserta pelatihan yang lolos atau terverifikasi akan mendapatkan bantuan dana pelatihan dan insentif pelatihan.

"Program kartu prakerja bagus karena membantu warga yang korban PHK, pencari kerja saat situasi pandemi dan bantuan tersebut sangat bermanfaat," katanya.

Meski begitu, ia menegaskan KPK tidak akan tinggal diam ketika terdapat penyalahgunaan anggaran program itu serta program pemerintah lainnya dalam rangka mengembalikan stabilitas ekonomi. Semua pihak akan diseret ke pengadilan dengan tuntutan hukuman mati bila menyunat uang rakyat yang dikucurkan untuk program pemerintah selama penanggulangan virus korona.

"Program pengadaan barang dan jasa, program kesehatan, program jaring pengaman sosial, industri, dan program pemulihan ekonomi nasional.semuanya kami awasi supaya anggarannya tidak dikorupsi. KPK bekerja keras dan terus memastikan tidak ada anggaran yang dikorupsi. Kalau masih dikorupsi, KPK tegas dan menuntut para pelaku korupsi pada masa bencana covid- 19 dengan ancaman pidana mati," tutupnya. (OL-2)

 

BERITA TERKAIT