28 June 2020, 12:56 WIB

STIA LAN Undang Pakar dari Asia Pasifik Bahas Penanganan Covid-19


mediaindonesia.com | Politik dan Hukum

SAAT ini Indonesia sedang mempersiapkan new normal yaitu tatanan baru berbasis pada adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat. 

Oleh karena itu, kerja sama dan peran dari seluruh stakeholders dalam upaya melawan Covid-19 senantiasa diperbaiki dan tetap berlaku disiplin terhadap protokol kesehatan yang ada untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas kembali dengan tetap aman dari Covid-19.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, SH yang didampingi Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Dr. Adi Suryanto, MSi, pada acara Webinar bertajuk 'Learning from Covid-19 Experiences: State and Society's Perspective' yang diselenggarakan Politeknik STIA LAN Jakarta melalui fasilitas video conference, Sabtu (27/6).

“Pemerintah Republik Indonesia (RI) terus berupaya agar tingkat kesembuhan masyarakat selalu meningkat dan dapat dijalankan secara maksimal. Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo telah mengambil kebijakan yang berfokus pada tiga aspek yaitu kesehatan, ekonomi, dan sosial,” jelas Menpan RB.

“Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sesuai dengan rekomendasi World Health Organization (WHO) untuk memutus mata rantai Covid-19. Pemerintah mempertimbangkan untuk tidak memilih melakukan lockdown namun membatasi kegiatan sosial dengan mematuhi protokol yang telah ditetapkan. Selain itu, penambahan jumlah kapasitas pemeriksaan tes swab terus ditingkatkan,” tambah Tjahjo Kumolo.

Lebih lanjut, Tjahjo Kumolo mengatakan kebijakan pemerintah terkait aspek ekonomi adalah dengan memberikan relaksasi pembayaran kredit, diskon pembayaran pajak, pembebasan pembayaran listrik untuk golongan miskin, dan lain sebagainya. 

Selain itu, pemerintah juga, menurut Tjahjo, memperkuat jaringan pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 dengan pemberian bantuan langsung setidaknya untuk enam bulan ke depan.

Dengan apa yang telah dilakukan tersebut diharapkan kurva dapat menjadi landai sehingga pada bulan Agustus pemerintah dapat melakukan konsolidasi untuk mempersiapkan kehidupan new normal.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, Prof. Dr. Nurliah Nurdin, mengatakan bahwa pemerintah Indonesia tidak melakukan lockdown namun memberlakukan PSBB dan menganjurkan bagi para karyawan kantor untuk dapat memulai bekerja dari rumah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Selain bantuan tunai, ada juga program Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) yang dijalankan di Ibukota dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu. 

KSBB sendiri merupakan gerakan bantu sesama yang membutuhkan bantuan pangan di tengah masa pandemi Covid-19. Penerima manfaat program ini meliputi warga kurang mampu, anak-anak di panti asuhan dan pesantren, panti jompo, dan panti sosial lainnya.

“Sebagai komitmen Pemerintah dalam melawan Covid-19 beberapa agenda besar seperti pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 harus ditunda, karena dinilai berisiko memicu penyebaran Covid-19 yang melibatkan banyak orang,” jelas Nurliah.

Pakar dari Korea Selatan (Korsel), Dr. Young Hoon Ahn (Korea Research Institute for Local Administration) mengatakan bahwa dalam upaya pengendalian penyebaran Covid-19 di Korsel dibuatlah smart quarantine framework untuk mengetahui persebaran virus Covid-19.

Kinerja sistem ini didasarkan pada informasi yang diterima menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat terpetakan mengenai informasi tentang kedatangan seseorang dari berbagai negara yang terpapar Covid-19.

Informasi ini kemudian diteruskan kepada Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah setempat, penyedia jasa telekomunikasi, perusahaan asuransi, dan Pusat Pencegahan dan Penanganan Bencana Korsel untuk ditindaklanjuti, sehingga yang bersangkutan harus dikarantina jika terpapar Covid-19 atau dapat melanjutkan perjalanan apabila negatif.

“Pemerintah Korea Selatan telah memperbaharui alat tes rapid PCR, sehingga dapat diketahui hasilnya setelah 30 menit.  Alat ini lebih cepat dari yang sebelumnya yang harus menunggu 6 jam. Selain itu, Pemerintah Korsel sangat bergantung dengan penggunaan teknologi digital untuk memantau perilaku masyarakatnya. Pemerintah dapat melacak pergerakan masyarakatnya menggunakan smart phone,” jelasnya.

Pembicara dari Filipina, Dr. Eva Tuzon dari Kementerian Reformasi Agraria (Ministry of Agrarian Reform) mengatakan bahwa sebagaimana yang terjadi di negara-negara lain, pemerintahnya juga harus melakukan revisi anggaran yang sebagian besar telah teralokasikan untuk masyarakat golongan miskin dan masyarakat yang terinfeksi Covid-19.

Kebijakan lockdown yang dilakukan pemerintah Filipina telah berdampak pada menurunnya pendapatan terutama bagi masyarakat kelas bawah. Sebagai konsekuensinya, Pemerintah Filipina memberikan sejumlah paket makanan lengkap dan desinfektan.

“Program Recover as One” merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Filipina dalam rangka mempersiapkan new normal dengan berfokus pada program fiskal, pertanian dan perikanan, UMKM, dan pelayanan langsung kepada masyarakat," jelas Tuzon.

"Filipina sangat mendorong para petani untuk tetap produktif dengan memberikan beberapa stimulus yang dimaksudkan agar ketahanan pangan tetap terjaga,” tambahnya.

Lanjut ke India, Dr. Vasanthi Rajendran (Director, Information & Communication Div. of CIRDAP) menjelaskan bahwa negara India saat ini merupakan salah satu negara dengan kasus Covid-19 paling tinggi di wilayah Asia.

Kasus infeksi Covid-19 itu sendiri bermula dari wilayah India bagian selatan bernama Kerala dengan kasus penyebaran yang sangat cepat.

Namun yang menarik di sini adalah bagaimana pemerintah daerah dapat segera melakukan tindakan cepat, sehingga mampu membalikkan keadaan menjadi daerah dengan kasus infeksi penularan Covid-19 rendah dan tingkat angka kesembuhan tertinggi di India.

“Pemerintah segera melakukan rencana dan aksi yang responsif dalam rangka memutus rantai penyebaran Covid-19. Segera setelah kasus pertama muncul, pemerintah India secara intensif melacak siapa-siapa saja yang telah melakukan kontak dan dibuatlah semacam map untuk memudahkan Pemerintah mengontrol penyebaran Covid-19. 

Langkah selanjutnya pemerintah India memberlakukan lockdown untuk menekan laju penyebaran Covid-19. Pemerintah India telah menggelontorkan paket bantuan senilai US$ 303 juta berupa beras, masker, dan disinfektan secara gratis kepada masyarakat dengan golongan pendapatan rendah,” tambahnya.

Sementara itu, Dr. Shahbaz Hossein dari Kementerian Pembangunan Desa (Ministry of Rural Development) dari Iran mengatakan bahwa saat ini kondisi yang sulit. Di samping masih berjuang menghadapi pandemi Covid-19, Iran juga harus bertahan dari hukuman embargo Amerika Serikat. 

Dalam upaya melawan Covid-19, pemerintah Iran secara intensif memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat tentang apa itu Covid-19, bagaimana gejalanya, bagaimana cara melindungi diri dari infeksi virus, apa yang harus dilakukan bagi seseorang yang terinfeksi, dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terkait rumah sakit rujukan.

“Pemerintah Iran juga sangat gencar mengkampanyekan “We Stay at Home” atau anjuran untuk tetap tinggal di rumah dengan beberapa kebijakan seperti menggratiskan jaringan internet rumahan, mengurangi jam kerja bagi para karyawan, menutup restoran dan pertokoan, mengurangi volume transportasi publik dan menutup tempat peribadatan,” kata Hossein. 

“Selain itu, pemerintah Iran juga mendukung produksi masker dan desinfektan secara mandiri, memberikan bantuan tunai kepada para masyarakat yang terdampak, dan menggratiskan biaya perawatan,” ungkapnya.

Terakhir, Dr. Durga Paudyal (Former Director General of CIRDAP in 2004-2012) dari Nepal mengatakan bahwa penanganan terhadap Covid-19 di Nepal dirasa kurang jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. 

Kendala proses pelacakan dan rapid test merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah Nepal. Masalah lain yang muncul adalah tempat karantina yang tidak mempunyai fasilitas layak untuk pasien Covid-19 seperti toilet yang tidak terpisah dan ketersediaan air bersih.

“Pemerintah Nepal mengalami kesulitan dalam upaya mengontrol pergerakan masyarakat. Sebagai contoh, orang dapat dengan bebas pergi dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya untuk alasan melakukan bisnis,” ujar Paudyal.

“Kebanyakan masyarakat Nepal bekerja di kota dan kembali lagi ke daerah pinggiran. Pemerintah Nepal saat ini sedang bersiap untuk mengantisipasi kedatangan warganya yang akan kembali setelah bekerja dari luar negeri,” tutupnya. (OL-09)

BERITA TERKAIT