28 June 2020, 08:15 WIB

Upaya Menemukan Obat Covid-19 Harus Utamakan Keamanan Konsumen


Atalya Puspa | Humaniora

YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai dalam situasi kedarutan pandemi covid-19 seperti ini, langkah ekstra hati-hati harus menjadi dasar dalam memutuskan suatu temuan obat. Pasalnya, obat merupakan produk yang berisiko tinggi bagi penggunanya.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, mengungkapkan upaya menemukan jenis obat apapun atau vaksin dalam upaya penyembuhan dan menghadang covid-19, harus berbasis keamanan dan keselamatan konsumen sebagai pengguna obat.

Baca juga: Tips Aman Berbelanja di Pasar Saat Pandemi Covid-19

"Aspek ini harus menjadi skala prioritas utama dan pertama, tanpa kompromi. Oleh karena itu, ada beberapa catatan krusial untuk mengatasi kebuntuan masalah obat covid-19," kata Tulus dalam keterangan resmi, Sabtu (27/6).

Pertama, kata Tulus, lembaga apa pun, termasuk BNPB, seyogyanya tidak membuat/mendistribusikan obat apa pun ataupun vaksin, sebelum mendapatkan green light dari lembaga yang punya otoritas di bidang obat-obatan (Badan POM).

Pasalnya, green light Badan POM akan menjadi dasar terhadap aspek yang sangat fundamental, yakni keamanan dan keselamatan pada konsumen dan masyarakat secara keseluruhan.

"Kedua, di tengah situasi darurat, juga harus menggunakan pendekatan darurat, namun tanpa mereduksi aspek yang fundamental itu, yakni keamanan dan keselamatan," ujarnya.

Dalam hal ini, Tulus menilai Badan POM pun sebaiknya melakukan relaksasi dan terobosan dalam perizinan terkait izin produksi dan izin edar suatu jenis obat yang berpretensi untuk menyembuhkan atau meredam covid-19.

"Hal yang sifatnya birokratis, bisa dikikis untuk memudahkan proses terwujudnya obat dimaksud, sekali lagi, tanpa mereduksi aspek fundamental bagi perlindungan konsumen. Harus ada aspek new normal terkait perizinan pengurusan obat di saat pandemi," imbuhnya.

Ketiga, sangat diperlukan adanya gugus tugas khusus untuk mengakselerasi upaya penemuan obat dan vaksin yang melibatkan multistakeholder secara utuh dan komprehensif, baik sektor kesehatan dan non sektor kesehatan.

"Egoisme antar lembaga harus ditinggalkan. Semangat menghadang wabah covid-19 dan perlindungan masyarakat konsumen harus menjadi prioritas pertama dan utama," tandasnya. (OL-6)
 

BERITA TERKAIT