28 June 2020, 04:38 WIB

Tambahan Anggaran Pilkada belum Turun


Putri Rosmalia | Politik dan Hukum

ANGGOTA Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendesak pemerintah segera merealisasikan anggaran tambahan pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada 2020 agar memenuhi protokol kesehatan covid-19.

Anggota Fraksi PAN DPR RI, Guspardi, mengaku terkejut setelah mendengar laporan Ketua KPU RI Arief Budiman dalam Rapat Kerja Komisi II DPR (25/6) yang menyatakan belum turunnya dana tambahan dari pemerintah tahap pertama untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Menurutnya, banyak tahapan lanjutan yang harus dilakukan KPU menjelang pilkada, 9 Desember 2020, termasuk ketersediaan alat pelindung diri (APD) dan alat lainnya yang memenuhi standar protokol kesehatan.

‘’Langkah itu diambil karena pelaksanaan pilkada pada masa pandemi Covid-19. Tanpa dukungan dana dan adanya kepastian anggaran, itu
akan menggangu proses dan tahapan untuk melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) penyelenggara,’’ ujarnya.

Guspardi meyakini, kalau anggaran tambahan tersebut belum dipenuhi, pemerintah seolah-olah tidak serius karena keperluan KPU tahap pertama saja belum dicairkan sebagaimana yang diharapkan.

Ia pun mengusulkan Komisi II DPR RI mengirimkan surat kepada Kementerian Keuangan agar segera memenuhi anggaran tambahan atau KPU sendiri yang melakukan pendekatan kembali kepada pemerintah agar pelaksanaan pilkada tidak terganggu.

Sebelumnya Komisi II DPR RI bersama Menkeu dan Mendagri menyetujui usulan penambahan anggaran untuk KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mendukung penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020. Hal ini diputuskan dalam rapat kerja Komisi II DPR dengan Mendagri, Menkeu, Kepala Gugus Tugas Covid-19, KPU, Bawaslu, dan DKPP pada tanggal 11 Juni lalu.

KPU mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp4,7 triliun, Bawaslu sebesar Rp478 miliar, dan DKPP sebesar Rp39 miliar. Pada tahap pertama direncanakan kucuran dana Rp1,02 triliun. Namun, berdasarkan informasi dari KPU sampai hari ini belum juga dapat dicairkan, sedangkan tahapan pilkada tidak mungkin diulang dan harus berjalan sesuai dengan jadwal.

Perencanaan

Direktur Asia Democracy Network (ADN) Ichal Supriadi mengatakan, untuk mengurangi risiko Pilkada 2020 dari pandemi, yang harus dipastikan ialah perencanaan penyelenggaraan pemilu dan penanganan covid-19 yang jelas.

‘’Saatnya pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu membuka dengan jelas rencana penyelenggaraan pilkada. Ini rencana kita, dukungan anggarannya, ini langkah preventif, ini cara menekan penyebaran covid-19, manajemen risiko,’’kata Ichal Supriadi.

Di Surabaya, Mendagri Tito Karnavian mengatakan penanganan covid-19 bisa menjadi isu sentral yang diangkat oleh kontestan pada Pilkada 2020.

‘’Kalau isu itu diangkat, kontestan akan beradu ide tentang bagaimana mengendalikan dan menangani covid-19,’’ ujarnya seusai menghadiri rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada 2020 di Provinsi Jawa Timur di Surabaya (26/6).

Sebagai musuh bersama, kata Tito, covid-19 harus mendapatkan perhatian khusus untuk diperangi semua pihak sehingga sangat tepat dijadikan isu sentral, termasuk mampu mengurangi konflik akibat isu SARA yang biasa muncul menjelang pesta demokrasi. (Ant/P-1)

BERITA TERKAIT