28 June 2020, 04:21 WIB

Wilayah Perbatasan Rawan Penyebaran Covid-19


Pro/X-3 | Humaniora

HINGGA kini masih banyak kendala dan keterbatasan yang melingkupi wilayah-wilayah perbatasan di Indonesia, khususnya dalam akses dan sarana prasarana.

Kendala dan keterbatasan itu semakin terasa di tengah kondisi pandemi covid-19 saat ini karena wilayah terluar negara ini kian mengalami berbagai kesulitan.

“Kami melihat banyak hal harus dikerjakan untuk memajukan perbatasan dan itu tanggung jawab banyak pihak,” kata Founder & President Institute for Border Studies, Milenial Think Tank (IBS-MTT) Harsen Roy Tampomuri dalam webinar bertajuk Perbatasan, Pancasila, dan Pandemi di Jakarta, kemarin.

Menurut Harsen, dalam kondisi normal, kondisi semua wilayah perbatasan Indonesia cenderung memprihatinkan, baik dari segi fasilitas pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

“Misalnya, di masa pandemi ini banyak pelintas di perbatasan, tetapi tenaga kesehatan terbatas. Ada banyak concern yang perlu disoroti di perbatasan dan butuh solusi untuk semua masalah itu,” lanjut Harsen.

Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi I DPR Hillary Brigitta Lasut mengakui bahwa fasilitas kesehatan di perbatasan umumnya masih sangat minim. Terlebih di masa pandemi covid-19 semakin memberatkan masyarakat dan tenaga kesehatan.

“Semua struggle dalam menangani covid-19. Contohnya di Talaud setelah covid-19, belum ada lagi pesawat, kapal laut penuh, dan dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran covid-19,” ungkap legislator dari Fraksi Partai NasDem ini.

Hillary melanjutkan harus ada pengaturan khusus yang dilakukan pemerintah di wilayah perbatasan. “Kita perlu RUU Daerah Kepulauan yang diharapkan mengatur klausul soal perbatasan. Banyak sekali hal yang harus diperbaiki di tengah potensi yang harus digali di perbatasan.”

Di sisi lain, Plt Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Suhajar Diantoro mengemukakan pemerintah terus melakukan pembangunan di wilayah-wilayah perbatasan. Mulai infrastruktur, sarana prasarana, sumber daya manusia, hingga ekonomi.

“Kami fokus di 222 kecamatan dengan membangun pos lintas batas negara. Kami juga menyelesaikan beberapa segmen batas negara di darat dan laut. Kini sedang dibangun pos lintas batas di Merauke, Provinsi Papua. Selanjutnya ditargetkan ada sebanyak 26 pos lintas batas pada akhir 2024. Hingga akhir 2020, ditargetkan selesai dibangun 18 pos lintas batas,” tandas Suhajar. (Pro/X-3)

BERITA TERKAIT