27 June 2020, 15:20 WIB

Ini 7 Catatan Anggota DPR soal Kartu Prakerja


Despian Nurhidayat | Humaniora

ANGGOTA Komisi IX DPR RI Netty Prasetyana Heryawan memberikan tujuh rekomendasi terkait pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Ketujuh rekomendasi tersebut ialah mengevaluasi secara menyeluruh program Kartu Prakerja, menggandeng pihak atau lembaga yang kompeten sesuai dengan tema pelatihan, pelatihan berbasis vokasi dan serifikasi, mengadakan sistem magang dan internship di dunia usaha, menciptakan lapangan kerja di desa, membuat link and match antara pendidikan dan tenaga kerja, dan terakhir peningkatan capacity building SDM.

Baca juga: Kemelut Kartu Prakerja, KPK: 4 Hal yang Perlu Perhatian

"Kalau kita bicara program prakerja, ini sebuah usaha untuk meningkatkan kompetensi pekerja. Tapi kenyataannya lapangan kerja makin menyusut akibat pandemi virus korona atau covid-19. Lebih banyak supply daripada demand. Banyak pekerja yang harus migrasi ke luar negeri untuk dapat kerja," ungkapnya dalam Webinar Kartu Prakerja, Sabtu (27/6).

Netty menilai, efektivitas dan efisiensi program Kartu Prakerja yang menghabiskan anggaran Rp20 triliun harus bisa dihitung.

"Saya melihat ada masalah disorientasi antara pelatihan dan kebutuhan perut. Enggak efektif, karena pekerja ingin mendaparkan Rp600 ribu daripada pelatihan," sambungnya.

Baca juga: Gelombang 4 Program Kartu Prakerja Disetop Dulu

Netty juga menyebut menu pelatihan prakerja jadi bias di masa pandemi ini. Pelatihan sektor pertanian dikatakan hampir tidak bisa menyentuh masyarakat.

Dia pun memaparkan fakta lain di mana rasa keadilan seperti terlupakan saat akses internet tidak bisa digapai oleh warga pelosok. "Ada 12 ribu desa yg belum manfaatkan internet," ujar Netty.

Baca juga: Insentif Kartu Prakerja Ternyata Ditunda sejak Akhir Mei

Anggota Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menilai program Kartu Prakerja ini perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh seluruh komisi DPR RI.

Dia juga menyarankan agar program Kartu Prakerja lebih baik diawasi oleh lembaga negara dan tidak diarahkan kepada aspek politik sepenuhnya karena akan tidak fokus.

"Program ini sudah disosialisasikan oleh media dengan baik. Sejauh ini lembaga negara sudah mengawasi dengan baik, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengawasi dengan keuangan yang dianggarkan program prakerja dan menjadikan perhatian bersama," tutur Melki.

Melki juga menekankan dalam pelaksanaannya, faktor data dapat menjadi pengaruh yang sangat besar dalam pemberantasan pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.

"Dengan adanya data yang valid akan dapat memberantas setengah populasi orang yang miskin, namun jika datanya tidak akurat program yang dijalan seperti apapun tidak akan berhasil dalam memberantas kemiskinan dan tidak tepat sasaran," tutupnya. (X-15)

BERITA TERKAIT