27 June 2020, 06:24 WIB

Kemendikbud Evaluasi PPDB Bermasalah


Aiw/Put/Ssr/X-8 | Humaniora

KEMENTERIAN Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengevaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di sejumlah daerah, termasuk DKI Jakarta, yang diwarnai kegaduhan. Plt Irjen Kemendikbud Chatarina Muliana Girsang mengaku mendapat banyak laporan soal itu.

“Kami dari Selasa (23/6) sampai hari ini melakukan evaluasi PPDB untuk seluruh daerah provinsi untuk tingkat SMA dan SMK. Yang pasti ada beberapa (daerah) yang melakukan perbedaan dengan yang tercantum dalam permendikbud,” ujar kemarin.

Agar tidak terjadi kegaduhan berkepanjangan, imbuh dia, Kemendikbud telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Namun, Chatarina enggan menjawab daerah mana saja yang bermasalah dalam pelaksanaan PPDB.

“Prinsipnya, beberapa daerah yang mengalami masalah dan sampai ke media itu yang kami koordinasikan untuk mencari jalan keluar, termasuk Jakarta,’’ terang Chatarina.

PPDB di DKI Jakarta mendapat protes dari banyak orangtua calon siswa karena mencantumkan kriteria usia. Kriteria itu juga diatur dalam Permendikbud No 44/2019. Di Pasal 25 disebutkan bahwa calon peserta didik baru kelas 7 SMP dan 10 SMA dilakukan dengan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi. Jika jarak sama, seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia yang lebih tua.

Ketentuan itu dinilai tidak adil sehingga beberapa kali orangtua calon murid berunjuk rasa. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menegaskan parameter usia pada jalur zonasi sudah sesuai dengan permendikbud. “Yang belum diterima di jalur zonasi dapat melanjutkan di jalur prestasi yang dilaksanakan pada 1 Juli dengan sistem seleksi mengutamakan nilai akademis yang akan diurutkan sesuai daya tampung,’’ ucapnya dalam jumpa pers, kemarin.

Nahdiana menambahkan, usia calon peserta didik baru hasil seleksi PPDB melalui jalur zonasi untuk SMP paling banyak pada rentang 12,6 hingga 13 tahun, yakni 14.594 orang. Adapun untuk SMA pada rentang 15,5 sampai 16 tahun sebanyak 5.757 dan umur di atas 18 tahun hanya 80 orang.

Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Ahmad Baedowi menilai indikator PPDB seharusnya disusun berdasarkan dua hal, yakni jumlah sekolah dan daya tampungnya serta jumlah anak usia sekolah di suatu wilayah. “Dinas harus mendata secara spesifik klasifikasi anak di suatu daerah/kecamatan. Dari data yang ada dalam satu zonasi, kemudian bisa dilihat mana yang paling urgen.’’ (Aiw/Put/Ssr/X-8)

BERITA TERKAIT