26 June 2020, 23:04 WIB

Gubernur NTT Beri Lampu Hijau Pabrik Semen


Yohanes Manasye | Nusantara

Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Victor Bungtilu Laiskodat meminta Bupati Manggarai Timur Agas Andreas untuk melanjutkan proses izin pabrik semen di Luwuk, Desa Satar Punda, Kecamatan Lamba Leda. Hal tersebut disampaikan Victor saat kunjungan kerja di Pota, Kecamatan Sambi Rampas, Kabupaten Manggarai Timur, Kamis (25/6).

"Saya minta bapak Bupati untuk proses lebih lanjut sambil kita kawal seluruh Amdalnya. Amdalnya dikawal dengan baik, setelah semua selesai maka saya harapkan pabrik semen ini berjalan," ujarnya.

Politisi Partai NasDem itu mengatakan dirinya sudah datang ke wilayah yang hendak dibangun pabrik tersebut. Masyarakat setempat, kata dia, hanya bertahan hidup dengan menjual kayu api.

"Sebagai Gubernur saya baru kemarin ketemu pihak-pihak dan saya sendiri sudah pigi lihat masyarakat di sana. Mereka hidup, yang selama ini dari jual kayu api," ujarnya.

Victor meyakini, jika industri tersebut masuk ke wilayah itu, maka akan membawa keuntungan yang sangat besar bagi Manggarai Timur. Selain menyediakan lapangan kerja, daerah akan mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp80 miliar per tahun.  

"Saya mendengar pak bupati akan mendapat sekitar Rp80 miliar hanya untuk PAD. Itu PAD saja. Apalagi tenaga kerja dan lain-lain," ujarnya.

Victor mengaku tak mengenal siapa pihak di balik investasi tersebut. Ia baru bertemu salah seorang dari pihak perusahan saat berkunjung ke wilayah itu. Bagi Victor, tak penting mengenal siapa investor, asalkan mereka mau berinvestasi dalam bidang pabrik semen.

"Kita tidak kenal siapa. Tetapi kita lihat itu semen, saya mau. Siapa pun yang bikin semen di NTT, saya tandatangan. Selama itu mengikuti prosedur-prosedur dan menjaga agar pembangunan industri itu tidak merusak lingkungan. Itu wajib," ujarnya.

Ia melanjutkan, saat ini NTT butuh 1,1 juta ton semen pertahun. Sementara PT Semen Kupang baru mencukupi 250 ribu ton sehingga masih kekurangan 850 ribu ton. Kebutuhan semen di NTT, salah satunya untuk membangun jalan raya yang berkualitas.

Terkait pro dan kontra yang kini mulai meluas, Victor memandangnya sebagai dinamika yang pasti ada dalam setiap pembangunan. Pemerintah, kata dia, lebih melihat soal pembangunan yang sesuai peraturan perundang-undangan dan demi kesejahteraan warganya.

"Pembangunan di mana pun, pasti ada dinamika. Pasti. Pemerintah tidak tertarik pada dinamika seperti itu. Pemerintah hanya melihat, diperintah oleh undang-undang untuk menjalankan setiap peraturan perundangan-undangan yang ada. Kalau undang-undangnya membolehkan, apalagi untuk kesejahteraan warganya, maka tidak ada larangan," katanya.

Victor mengatakan, pihak-pihak yang pro dan kontra perlu dilibatkan dalam proses Amdal agar Amdal berjalan dengan baik. Ia memastikan akan berhati-hati dengan melihat berbagai aspek, seperti ekonomi dan lingkungan.

"Kalau tidak bagus, Amdalnya tidak sesuai dan menghancurkan, jangan. Tapi kalau Amdalnya jalan baik, masa kita larang orang datang bawa rezeki. Itu tidak boleh" ujarnya. (OL-12)

BERITA TERKAIT