26 June 2020, 04:17 WIB

Belum Ada Temuan Kartu Prakerja Rugikan Negara


Pro/Dhk/X-7 | Politik dan Hukum

HINGGA saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menemukan penyelewengan keuangan negara yang dianggarkan dalam kartu prakerja.

“Belum ada temuan yang mengindikasikan kerugian negara. Belum ada keuangan negara yang hilang karena program kartu prakerja,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

KPK, lanjutnya, sebelumnya telah menyerahkan rekomendasi dan hasil kajian terkait kartu prakerja pada pihak pemerintah, yakni melalui Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

“Pemerintah, beliau-beliau, mendengarkan kata dan suara KPK sehingga kartu prakerja sempat ditunda pelaksanaannya,” tambah Firli.

Menurutnya, pengawasan terhadap program kartu prakerja merupakan tindak lanjut masukan yang disampaikan Komisi III kepada KPK. Hal itu penting dilakukan karena program itu menggunakan anggaran negara mencapai Rp5,6 triliun.

“Banyak yang menanyakan kepada saya apakah ada penyelewengan anggaran kartu prakerja,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan bahwa kartu prakerja ditunda pelaksanaannya oleh pemerintah setelah KPK merekomendasikan agar pemerintah melakukan perubahan mekanisme dan perbaikan regulasi.

Rekomendasi itu disampaikan KPK untuk menindaklanjuti pertemuan dengan Komisi III DPR RI pada rapat dengar pendapat (RDP) sebelumnya.

Seusai rapat, imbuhnya, KPK langsung melakukan penelitian kajian. “Begitu selesai RDP, saya pulang, saya panggil deputi pencegahan (KPK). Saya bilang kartu prakerja anggaran 5,6 triliun sasaran 5 juta orang sudah bergulir tahap 1, tahap 2, tahap 3. Kurang lebih jumlah 682 ribu sasaran,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat menyampaikan hasil kajian program kartu prakerja di Gedung KPK, Jakarta, pekan lalu, mengatakan pihaknya mengidentifikasi sejumlah masalah dalam pelaksanaan program kartu prakerja di masa pandemi covid-19.

Kajian KPK menyebut pelatihan daring dalam program itu tidak memiliki mekanisme kontrol dan berpotensi merugikan keuangan negara.

“Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tidak efektif, dan merugikan keuangan negara karena metode pelatihan hanya satu arah dan tidak memiliki mekanisme kontrol atas penyelesaian pelatihan yang sesungguhnya oleh peserta,” ungkap Alexander.

Sementara itu, secara terpisah Indonesian Corruption Watch (ICW) menganggap program kartu pra kerja menyebabkan kerugian negara. Pernyataan itu menanggapi respons KPK yang menyatakan bahwa program kartu prakerja tak menimbulkan kerugian negara.

“Kalau ada audit, pasti akan ditemukan berapa nilai kerugian negara,” ujar Koordinator ICW Adnan Topan Husodo dalam webinar. (Pro/Dhk/X-7)

BERITA TERKAIT