26 June 2020, 00:55 WIB

Perusahaan Luar Negeri Siap Pungut Pajak Digital


M. Ilham Ramadhan | Ekonomi

LANGKAH pemerintah untuk mulai memungut pajak dari transaksi barang ataupun jasa secara elektronik atau transaksi digital kian pasti.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengungkapkan hingga saat ini ada enam perusahaan luar negeri yang siap untuk memungut pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi digital yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

“Beberapa sudah sepakat ditunjuk sebagai pemungut. Namanya nanti akan kami umumkan. Paling tidak sudah ada enam pelaku usaha luar negeri di awal periode ini ketika PMK 48/2020 mulai berlaku 1 Juli 2020,” kata Suryo dalam diskusi secara virtual, kemarin.

Ia mengatakan jumlah tersebut berpotensi terus bertambah lantaran masih dilakukan diskusi dengan pelaku usaha luar negeri lainnya. Nantinya Ditjen Pajak akan menunjuk pelaku usaha luar negeri dari kesiapan sistem bisnis hingga informasi teknologi yang dimiliki untuk berperan sebagai pemungut.

Penunjukan pemungut PPN tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Dalam aturan tersebut diatur kriteria pemungut PPN berdasarkan nilai transaksi dan jumlah traffic yang ditetapkan Dirjen Pajak. Namun, saat ditanyai mengenai rincian tersebut, Suryo enggan menyebutkannya. “Mungkin seminggu lagi mengenai batasan itu akan diumumkan. Bersamaan dengan nama pelaku usaha luar negeri tadi,” tandasnya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Keuangan seperti yang terdapat dalam naskah akademik Perppu No 1/2020, total nilai transaksi barang digital yang dilakukan konsumen di Indonesia mencapai Rp104,4 triliun. Transaksi digital itu berasal dari sistem perangkat lunak atau aplikasi, gim, video, dan musik, penjualan film, serta hak penerimaan dari media sosial dan layanan over the top (OTT).


Realisasi insentif

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 389.546 wajib pajak telah mengajukan permohonan insentif pajak yang diberikan pemerintah di masa pandemi covid-19. Dari jumlah tersebut, permohonan 360.818 atau 93% wajib pajak disetujui. 

Direktur Potensi dan Kepatuhan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ihsan Priyawibawa mengatakan permohonan beberapa wajib pajak tidak disetujui Ditjen Pajak karena dua hal.

“Bisa jadi karena klasifikasi lapang an usaha (KLU) tidak memenuhi kriteria PMK 44/PMK.03/2020 atau karena wajib pajak belum atau tidak menyampaikan SPT tahunan 2018 yang menjadi basis menentukan KLU,” ujarnya. Sektor perdagangan menjadi sektor yang paling banyak mengajukan insentif perpajakan. (E-1)
 

BERITA TERKAIT