23 June 2020, 06:35 WIB

Buron Kasus TPPI Divonis 16 Tahun Bui


Rifaldi Putra Irianto | Politik dan Hukum

MAJELIS hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar ke pada Dirut PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno, terdakwa kasus korupsi kondensat migas PT TPPI dengan nilai kerugian negara sebesar Rp37,8 triliun.

“Menghukum terdakwa Honggo Wendratno dengan pidana penjara selama 16 tahun dan dibebankan membayar denda Rp1 miliar,” ujar Ketua Hakim Rosmina di Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.

Putusan itu dibacakan dalam persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa yang masih buron. “Ditetapkan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan,” imbuhnya.

Tak hanya itu, hakim juga meminta perampasan aset berupa kilang minyak milik perusahaan Honggo. Honggo juga diwajibkan membayar ganti rugi Rp97 miliar.

Honggo disebut melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP. Putusan itu lebih rendah jika dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 18 tahun dan denda Rp1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Sebelumnya, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta terhadap mantan Kepala BP Migas, Raden Priyono, dan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran BP Migas Djoko Harsono yang merupakan terdakwa dalam kasus korupsi yang sama.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa satu, Raden Priyono, dan terdakwa dua, Djoko Harsono, dengan pidana penjara masing-masing selama empat tahun.

Bagi para terdakwa, dibebani membayar denda sejumlah Rp200 juta. Ditetapkan, apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan,” ucap Rosmina.

Adapun dalam pembacaan putusan, Rosmina menyebutkan Raden dan Djoko telah terbukti secara sah melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pem berantasan Tindak Pidana Korupsi se bagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 KUHP. (Rif/P-5)

BERITA TERKAIT