20 June 2020, 01:25 WIB

Pemkot Palembang Tetap Salurkan Bantuan Covid-19


Dwi Apriani | Nusantara

MESKI kebijakan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak lagi diberlakukan, namun Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan tetap menyalurkan bantuan Covid-19 bagi warga terdampak. Sekrrtaris Daerah Kota Palembang, Ratu Dewa mengatakan, pihaknya tetap berkomitmen mendistribusikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak.

"Untuk sembako kita distribusikan dalam beberapa hari ini, sesuai dengan data miskin baru sebanyak 32.000 orang," ujar Ratu Dewa, Jumat (19/6).

Dewa menjelaskan, meski status Palembang pasca PSBB dihentikan, namun siaga, tanggap darurat  ditetapkan pusat, sehingga status tanggap darurat belum dicabut. Otomatis jaringan pengaman sosial terus disalurkan. Akan tetapi tegas dia, pihaknya segera berkonsultasi terkait penggunaan dana APDS baik dengan Kejari maupun BPKP (Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi) Sumsel terlebih dahulu.

"Karena kita masuk pada penegakan disiplin protokol kesehatan, apakah ini diperbolehkan atau tidak kita harus harus hati-hati dalam penggunaan dana APBD. Walaupun kita sudah ada kriterianya baik dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) maupun non DTKS tapi dalam konteks PSBB," jelasnya.

Dewa mengatakan, jaring pengaman sosial baik PSBB tahap satu maupun dua sudah selesai. Saat ini pihaknya sedang mempelajari pascadiberlakukannya PSBB. "Saya sedang mempelajari pasca PSBB ini, kalau payung hukumnya jelas akan lanjutkan," tegasnya.

Dewa menyebutkan, hingga saat ini penggunaan dana Belanja Tak Terduga (BTT) dari anggaran APBD untuk percepatan dan penanganan Covid-19 sebesar Rp480 miliar baru terpakai Rp25 miliar.

Ia menjelaskan untuk keperuntukannya, ada tiga yakni pertama bidang kesehatan terdiri dari dua RS Bari dan Dinas Kesehatan Kota Palembang. "Contohnya RS Bari dengan melakukan penambahan tempat tidur dari 15 menjadi 50 dan peralatan lain seperti APD," katanya.

Ratu Dewa menambahkan, dana BTT Rp480 miliar berdasarkan recofusing dan realokasi lagi. "Wali kota Palembang sedang menunggu izin dari pusat, jika sudah disetujui maka akan dibagikan sesuai pagu masing-masing sesuai rencana untuk 5-6 bulan ke depan,"  tandasnya. (R-1)

BERITA TERKAIT