18 June 2020, 21:08 WIB

Kemenkop Dorong Pelibatan UMKM dalam Pengadaan Barang Pemerintah


mediaindonesia.com | Ekonomi

DALAM rangka pengembangan dan peningkatan produk UMKM di Indonesia, berbagai cara dilakukan pemerintah dan salah satunya adalah melibatkan sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam belanja barang dan jasa pemerintah.

Pada Kamis (18/6), Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki melakukan pertemuan dengan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Roni Dwi Susanto. 

Kemenkop dan UKM mendorong LKPP agar melibatkan sektor UMKM untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa pemerintah.

Menkop dan UKM Teten Masduki berharap agar belanja kementerian dan lembaga yang memiliki potensi sekitar Rp700 triliun dapat memprioritaskan produk UMKM. Kini pihaknya bersama LKPP tengah menyiapkan UMKM untuk masuk ke dalam sistem LKPP. 

“Saya memberikan apresiasi tinggi kepada LKPP dalam memprioritaskan belanja kementerian dan lembaga pada produk UMKM. Potensi belanja sekitar 700 trillion bisa dimaksimalkan untuk diarahkan pada produk UKM” tegas Teten Masduki dalam pertemuan yang dilakukan di Kantor LKPP, Jakarta, Rabu (17/6). 

Menurut Teten, di tengah masa pandemi, hal ini menjadi momen terbaik, di mana sangat penting untuk memulihkan perekonomian dengan melibatkan peran UMKM.

Ia mengaku, berdasarkan data, jumlah pelaku UMKM naik 36% di e-commerce atau platform digital. Pihaknya juga optimis perekonomian Indonesia akan terbantu dengan produk dalam negeri.

“Saya minta kepada Pak Roni supaya ada halaman khusus (di platform LKPP). Hal ini disambut luar biasa oleh presiden, yang juga meminta saya untuk memantau market,” katanya. 

Sementara itu, Kepala LKPP Roni Dwi Susanto menjelaskan, sesuai dengan Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian dan Lembaga diharuskan membeli produk dalam negeri. Selain itu, perpres tersebut mewajibkan memprioritaskan pengadaan untuk usaha kecil.

“Semua wajib membeli produk dalam negeri, kalau sudah tersedia. Spesifikasi standar boleh impor, selama produk dalam negeri tidak mencukupi atau belum ada. Kedua, mewajibkan mencadangkan untuk usaha kecil, dan rata-rata diberikan semacam rangsangan, sehingga kementerian dan lembaga daerah mencadangkan pengadaan itu untuk usaha kecil,” ujar Roni.

Menurut Roni, LKPP akan menyiapkan perangkat untuk pengadaan, memudahkan berinteraksi dengan penyedia, dan mengedukasi masyarakat bahwa produk UMKM mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pihak LKPP optimistis bahwa UMKM akan terus bangkit. 

“Sehingga kami bertemu dengan Pak Teten, karena Menkop dan UKM berada di depan membantu UMKM memenuhi standar, meningkatkan produk dan kemampuan memasarkan dan tidak harus mereka yang jualan. Kami menyiapkan perangkat untuk pengadaannya, dan memudahkan untuk berinteraksi dengan pihak penyedia,” kata Roni. 

Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit menjelaskan, Kemenkop dan UKM akan mempersiapkan agar UMKM siap dengan produk dan standardisasi.

Bahkan menurut Victoria, pekan depan akan diuji coba aplikasi belanja langsung di bawah Rp200 juta. “UMKM harus siap dengan digitalisasi UKM. Kita akan melakukan uji coba untuk aplikasi belanja langsung di bawah 200 juta,” tegasnya. (OL-09)

BERITA TERKAIT