11 June 2020, 05:40 WIB

Komisi I Minta Pemerintah Perhatikan Pekerja Migran


Putra Ananda | Politik dan Hukum

PERSOALAN pekerja Indonesia di luar negeri masih saja terus terjadi. Terbaru dialami Ira Sulastri, pekerja migran Indonesia (PMI) yang mengalami kekerasan oleh majikannya saat bekerja di Riyadh, Arab Saudi. Lembaga perekrut Sulastri pun baru diketahui ternyata berstatus ilegal.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya mengatakan permasalahan pekerja Indonesia di luar negeri harus mendapat perhatian. Menurutnya, masalah yang dialami Ira Sulastri semakin menunjukkan belum komprehensifnya upaya pengaturan pelindungan PMI di luar negeri.

“Pengawasan terhadap WNI pekerja di luar negeri ini memang belum cukup kuat. Apalagi, jika yang dihadapi adalah perekrutan gelap. Untuk itu, perlu melakukan kerja komprehensif. Tidak boleh kedepankan ego sektoral. Kementerian Luar Negeri, Kemenaker, Kemenkum dan HAM, serta lembaga pemerintah lainnya harus duduk bersama dan berbagi kerja. Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bisa jadi leading aktornya” kata Willy.

Menurutnya, Kementerian Luar Negeri dengan kerja diplomatiknya harus terus mengupayakan kerja sama dengan negara-negara penerima PMI agar dapat memasukkan klausul pelindungan PMI di tempatnya bekerja.

“Kementerian Luar Negeri bisa mewakili pemerintah untuk menginisiasi perjanjian kerja sama dengan negaranegara yang terdapat PMI. Paling minimal untuk bisa menggunakan standar perilaku internasional tentang perlindungan tenaga kerja. Akan lebih baik lagi jika perjanjian ini sesuai kepentingan Indonesia untuk melindungi warganya. Seperti perjanjian kerja sama pertahanan atau militer, hal ini seharusnya bisa juga dilakukan,” ucapnya.

Terkait dengan persoalan ini, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menjanjikan akan memimpin perang melawan sindikasi penempatan PMI ilegal dan siap membentuk satuan tugas (satgas) untuk melakukannya. (Uta/P-1)

BERITA TERKAIT