10 June 2020, 11:44 WIB

KPPU : Tarif Layanan Telekomunikasi Sesuai Persaingan Usaha Sehat


Deri Dahuri | Ekonomi

KOMISIONER Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kodrat Wibowo, menolak secara tegas usulan Ketua Bidang Infokom DPP KNPI Muhammad Ikhsan mengenai penetapan satu harga mengenai tarif telekomunikasi yang seragam untuk semua operator telekomunikasi yang beroperasi di Indonesia (satu harga untuk seluruh layanan telekomunikasi). 

Menurutnya usulan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) tersebut merupakan suatu kemunduran bagi ikilm persaingan usaha.

“Kita tidak akan pernah setuju fixed price. Karena itu bertentangan dengan UU Persaingan Usaha. Fungsi pasar di industri telekomunikasi sudah berjalan dengan baik,"  jelas Kodrat dalam keterangannya, Rabu (10/6).

"Kalau ada pihak yang menginginkan harga fixed maka mereka meniadakan semangat persaingan usaha yang sehat. Padahal penciptaan persaingan usaha yang sehat sudah ada di dalam UU. Masa kita mau mundur seperti zaman orde baru yang semua dikontrol oleh negara. Indonesia bukan negara sosialis,” terang Kodrat.

Selain menyayangkan pemikiran mundur yang malah muncul dari kalangan pemuda, Kodrat juga meningatkan, saat ini layanan telekomunikasi bukan lagi sebagai barang publik yang sepenuhnya dikuasai oleh negara, penetapan harganya sudah diserahkan pada mekanisme pasar.

"Ini dibuktikan dengan sudah ada beberapa badan usaha yang menyelenggarakan layanan telekomunikasi dan memberikan tarif beragam," tuturnya. 

Seharusnya, menurut Kodrat, semua pihak yang terlibat dan/atau concern dengan industri telekomunikasi dapat memahami hal ini sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Karena tak lagi barang publik yang dimonopoli negara, maka penetapan tarif telekomunikasi sudah sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar.

Kodrat mengatakan, saat ini yang masih dimonopoli dan penguasaannya sepenuhnya dikontrol oleh negara hanya BBM melalui Pertamina dan listrik melalui PLN.

"Sejatinya, penetapan satu tarif untuk layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia tidak mungkin diwujudkan karena terdapat juga keberagaman dalam hal luas wilayah yang dilayani dan infrastruktur yang tergelar antara satu operator dengan operator yang lain," ujar Kodrat.

Kondisi ini, tegas Kodrat, menunjukkan masing-masing operator memiliki target penggelaran infrastruktur yang beragam antara satu dengan yang lain. Kecuali, negara ambil bagian dengan menentukan target penggelaran infrastruktur kepada seluruh operator dalam rangka meminimalisir perbedaan target tersebut.

Kemenkominfo tidak memihak

Sementara itu, Kemenkominfo melalui Indra Maulana Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo, juga mengatakan, pihaknya tidak dalam posisi untuk memihak ke salah satu pihak.

"Pembangunan harus bersifat adil tidak hanya kepada konsumen tetapi juga kepada operator. Di satu sisi pemerintah wajib melindungi konsumen, sedangkan di sisi lain pemerintah juga harus menjaga keberlangsungan industri telekomunikasi," jelas Indra. 

Menurut Indra, berbeda dengan infrastruktur jalan dan jembatan yang dibangun dengan pembiayaan dari APBN, infrastruktur telekomunikasi yang dinikmati masyarakat dibiayai secara mandiri oleh industri tanpa melibatkan APBN. Bahkan pembiayaan di wilayah USO (Universal Service Obligation) juga berasal dari iuran 1,25% pendapatan masing-masing operator.

“Posisi pemerintah adalah melindungi kepentingan masyarakat dan kepentingan industri. Kita tak hanya mendengarkan pandangan dari masyarakat yang ingin tarif murah dan terbaik. Harga murah mana ada yang memiliki kualitas terbaik,” terang Indra. 

Menurut Indra, Kominfo harus menjalankan keseimbangan agar di satu sisi konsumen bisa mendapatkan layanan telekomunikasi yang terjangkau dan di sisi lainnya Kominfo juga berkewajiban untuk terus menjaga agar operator sehat sehingga bisa tetap menjalankan usaha serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. (RO/OL-09)

BERITA TERKAIT