09 June 2020, 06:50 WIB

Ambang Batas Parlemen Baru Wacana


(Uta/Ant/P-3) | Politik dan Hukum

KETUA Fraksi Partai NasDem DPR Ahmad M Ali mengatakan fraksinya mengusulkan ambang batas parlemen dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu sebesar 7%, tetapi masih terbuka dialog untuk mendiskusikannya.

"Misalnya, PDIP menawarkan ambang batas parlemen 5% lebih moderat kenaikannya, tujuannya sama dengan NasDem yang menawarkan 7%, nanti ada titik temunya," kata Ali di Jakarta, kemarin. Dia mengatakan kenaikan ambang batas parlemen berjalan konsisten dari pemilu ke pemilu dengan tujuan untuk merampingkan jumlah partai politik dan memperkuat sistem presidensial.

Karena itu, menurut dia, kenaikan ambang batas parlemen bukan untuk kepentingan NasDem, melainkan untuk perbaikan demokrasi di Indonesia. "Ini kalau tidak dibatasi, tidak menutup kemungkinan orang akan bisnis dan mendirikan partai politik dengan modal Rp50 miliar, lalu jual sekian, itu fungsi pembatasan ambang batas parlemen," ujarnya.

Ia mengakui bahwa RUU Pemilu belum ada draf dan belum ada naskah akademik di DPR. Sejauh ini baru sebatas diskusi usulan antara pemerintah dan Komisi II DPR. Karena itu, dia  mempertanyakan apabila ada pihak yang sudah mengkritisi RUU Pemilu, padahal draf belum ada.

"Misalnya, Forum Sekjen (prodemokrasi) yang mengatakan DPR ingin ubah sistem pemilu. Saat ini belum ada draf dan belum ada naskah akademiknya di DPR, itu baru diskusi usulan antara pemerintah dan Komisi II DPR. Karena itu, kalau Forum Sekjen mengatakan seperti itu, draf dari mana?" tanya Ali.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengatakan mayoritas kader partainya cenderung mendukung sistem politik proporsional terbuka untuk dimasukkan dalam RUU Pemilu. "Sejauh ini berkembang suara dari banyak kader untuk (sistem pemilu) proporsional terbuka. Soal ambang batas parlemen, Fraksi Gerindra akan melihat perkembangan rekan-rekan partai lain" ujarnya. Dia menjelaskan argumentasi mendukung sistem proporsional terbuka, antara lain karena lebih akomodatif terhadap kader partai yang menjadi tokoh masyarakat. (Uta/Ant/P-3)

BERITA TERKAIT